Information
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Dalam Pembajakan Buku, Apa Peran Lembaga Pendidikan?

Oleh: M. Fauzi Sukri         Diposkan: 14 Sep 2019 Dibaca: 1767 kali


Aku sering bertanya-tanya masygul: kenapa lembaga pendidikan-kebudayaan di kota terpelajar seperti Jogja atau Malang tidak pernah terdengar suara atau tindakannya terhadap pembajakan buku, baik di tingkat sekolah dasar atau terutama di lembaga perguruan tertinggi? Kenapa ribuan lembaga pendidikan dan kebudayaan tidak ikut dalam kampanye anti pambajakan buku?

Selama satu dekade menjelajahi toko buku di Jawa, dari Jakarta sampai Malang, pembajakan buku jarang dikecam, dimusuhi, atau sekadar dirasan-rasani dengan sengit oleh lembaga pendidikan dan kebudayaan. Seakan, buku-buku bukanlah urusan lembaga pendidikan dan kebudayaan dari tingkat terendah sampai tertinggi. Seakan buku bukan guru-teknologi ilmu pengetahuan yang paling handal selain guru-manusia. Sunyi senyap tanpa protes atau sekadar gerundelan kolektif.

Padahal, di Jogja dan Malang (juga tentu di hampir tiap sudut di mana lembaga pendidikan tinggi hadir) pembajakan buku terjadi secara masif dan sangat moncolok mata. Sudah menjadi rahasia blak-blakan bahwa di pusat jual beli buku di Shopping Center buku bajakan apa saja yang bisa kamu temukan di sana. Dari buku-buku bapak pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara, buku presiden pertama Indonesia Ir. Sukarno, wakil presiden Indonesia pertama Mohammad Hatta, buku-buku (tentang) Tan Malaka, buku-buku sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang paling remuk dibajak berkali-kali, sampai buku-buku Tere Liye atau Andrea Hirata yang masih dengan gampang Anda temukan di toko buku, dan sekian banyak buku-buku lainnya. Tentu saja banyak sekali buku-buku diktat kuliah yang terus dan menerus dibajak berkali-kali. Jika buku para tokoh bangsa ini saja berani dan dengan aman dibajak di kota terpelajar, buku siapa yang tidak berani dibajak di Indonesia?

baca juga: Penyair Tanpa Judul Buku

Atau, jika Anda jauh dari Jogjakarta, cobalah Anda berselancar di market place online, lalu ketik buku Pramoedya Ananta Toer, atau buku Ki Hadjar Dewantara, atau penulis buku lainnya, akan keluar seabrek buku-buku bajakannya. Perhatikan dari mana saja kota-kota pelapak itu asalnya. Hampir sebagian besar adalah dari Jogja dan Malang, dua kota pendidikan di Jawa! Di beberapa kota, seperti di kota Solo dan tetangganya, buku-buku bajakan datang dari Jogja. Buku-buku bajakan itu dijual di toko-toko buku bekas dan non-bekas dengan bebas, aman, dan sangat mencolok mata-moral.   

 

Perlawanan kolosal?

Pada 25 Agustus 2019, aliansi penerbit yang tergabung dalam Konsorsium Penerbit Jogja (KPJ) mengeluarkan siaran pers: Konsorsium Penerbit Jogja Melawan Pembajakan. Isinya jelas mengecam wabah pembajakan buku di Jogja yang dilakukan dalam suasana keabsenan penegakan hukum dan sebab itu para pelakunya merasa aman sentosa. Pembajakan buku bukan hanya merugikan penerbit, penulis, tapi juga bangsa Indonesia.

Orang tidak perlu terlalu sok berpikir untuk mengetahui kenapa pembajakan buku yang jelas ilegal dan haram bisa terjadi di kota terpelajar di Indonesia. Kita bisa menderetnya: mulai dari absennya kekuatan penghukuman secara legal-formal dari penegak hukum (kenapa harus menunggu pengaduan legal-formal?), kurangnya hukuman secara sosial-kultutal dari warga Jogja sendiri (tidak malu kok disebut sebagai kota pembajak buku!) atau seluruh rakyat Indonesia, masyarakat religius tidak ikut serta terhadap isu pengharaman pembajakan buku, kemudahan teknologi pembajak (ingat fotokopian yang tersebar di kampus-kampus!), pengaruh supply and demand dari populasi 300 ribu lebih mahasiswa yang ada di Jogja dan sekaligus sebagai pusat penyuplai buku bajakan ke berbagai kota di Indonesia, sampai alasan-alasan apologetis seperti demi menyebarkan ilmu atau membantu perekonomian rakyat kere (pikiran dan moral!), dan seterusnya dan seterusnya.

baca juga: Kisah Manusia yang Tak Peduli Terhadap Hidup

Dalam beberapa hal, pembajakan buku bisa saja sudah terjadi sejak dari penerbit yang tidak mentaati hukum hak cipta. Terutama karena masalah ekonomi yang divonis bakal membebani ongkos produksi buku secara keseluruhan: biaya pembelian hak cipta, royalti penulis, biaya keilmuan (penerjemah, editor, proof reader, dll.), biaya desain grafis, biaya cetak, biaya jasa penitipan di toko buku, dan biaya operasional lainnya agar kata-kata bisa menjadi komoditas budaya berupa buku. Semua itu akan terakumulasi dalam harga satuan buku.

Menerbitkan buku adalah pekerjaan budaya yang tidak murah bahkan sering sangat mahal, jika semuanya dikalkulasi secara keuangan, yang bagi beberapa penerbit kecil jelas tidak bisa menjangkaunya. Tapi, sebenarnya hal ini bisa diatasi tanpa memakluminya jika para pelaku niaga perbukuan sedari awal sadar bahwa buku-bukunya akan ditentukan dan dihargai oleh pasar tanpa kecurangan atau pelanggaran hukum terutama seperti pembajakan buku. Orang yang tidak mampu (secara finansial atau kultural) akan terseleksi sejak awal jika ingin memasuki niaga perbukuan, tanpa terjebak dalam pembajakan buku.

Alasan-alasan itu bisa saja ditarik sampai pada batas relativitas moral bahkan hukum. Kita sudah beberapa kali mendapati pembelaan sok bermoral dan berbaik hati terhadap pembajakan buku. Semakin banyak pembenaran-pembenaran yang kita perbolehkan kepada pembajakan buku, semakin lemah dan melempen perlawan terhadap pembajakan buku, baik dari para pelaku perbukuan dan orang-orang yang tidak secara langsung terlibat. Semakin banyak pembenarannya akan semakin membutuhkan daya yang lebih kuat dan kolosal untuk melawannya, selama bertahun-tahun. Yang jelas, kita bisa sepakat bahwa semua alasan-alasan yang bisa diajukan sebagai pembelaan pembajakan buku hanya akan berujung pada satu hal: peremehan bahkan penghinaan terhadap buku sebagai pusat-guru berilmu!

baca juga: Masa Depan dan Emosi

Penegakan hukum sudah sangat jelas adalah langkah paling pertama, praktis, dan pragmatis temporer. Dengan keberanian polisi untuk menegakkan hukum, kita bisa tahu: sejauh mana keadilan dan penegakan hukum diberlakukan terhadap medium utama pembelajaran di negeri ini! Tapi, kita wajib pesimistik akut: pemberitaan konyol yang sering kita dengar justru penegak hukum merazia buku-buku yang jelas-jelas legal konstitusional, sangat sah secara hukum hadir-ada di Indonesia, tidak melanggar moral keindonesiaan-kebangsaan. Dan, sayangnya, semua itu terjadi sejak zaman Sukarno, merajalela di zaman Soeharto yang berhasil menyitan sekitar 2000 judul buku lebih selama 31 tahun (David T. Hill, 2001), dan ternyata masih sok sering dilakukan oleh oknum penegak hukum atau masyarakat yang tidak kenal kitab suci itu.

 

Peran Dunia Pendidikan

Yang kedua, yang jarang sekali kita perhatikan, kita sebenarnya bisa sangat berharap pada seluruh lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tertinggi untuk melakukan kampanye pengecaman dan pelarangan terhadap buku bajakan. Inilah yang dari dulu sampai sekarang tidak dilakukan di Indonesia! Jumlah kekuatan kolektif lembaga pendidikan jelas sangat banyak dan melimpah untuk melakukan kampanye anti pembajakan buku. Namun, pernahkah Anda mendengar, mendapati, atau menemukan kampanye atau sekadar himbauan kepada para siswa atau mahasiswa atau terutama kepada guru dan dosen bahwa pembajakan buku sungguh terlarang, tercela, melanggar hukum negara Indonesia, melanggar hukum Tuhan?

Yang sering terlihat adalah ada semacam “tahu sama tahu”, pembiaran kolosal secara mencolok, bahkan terang-terangan menyuruh pembajakan buku-buku diktat pembelajaran dan perkuliahan! Apakah para guru yang terhormat, para dosen yang cendekia, para penghamba pendidikan-pengajaran yang mulia tidak menyadari bahwa pembajakan buku itu adalah sebentuk pelanggaran hukum, suatu dosa, kejahatan moral? Entahlah. Jika para guru atau dosen saja tidak menghormati dan menghargai buku sebagai wahana berilmu, para guru atau dosen juga tidak akan mengajarkan penghormatan terhadap buku sebagai kewajaran etika berilmu.

baca juga: Merayakan Peter Carey dan Sejarah Jawa

Jika kita mau sedikit berefleksi bahwa kualitas buku-buku pembejalaran di Indonesia tidak berkembang bahkan cenderung stagnan atau merosot adalah karena tidak ada penghargaan terhadap para penulis. Buat apa repot-repot guru atau dosen menulis buku diktat atau buku lainnya jika akhirnya bukunya tidak dihargai, tidak dikritisi secara keilmuan, tidak dibeli buku aslinya, malah seringkali dibajak dan dibajak berkali-kali? Buat apa repot-repot mikir berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalau ada buku diktat impor bagus yang bisa dengan enteng dipakai bahkan dibajak?

Yang terjadi kemudian: sungguh nyata bahwa hampir sebagian besar buku diktat akademik di Indonesia terkuasai oleh buku-buku diktat luar negeri, kecuali buku kurikulum di sekolah, tentu saja. Yang paling parah dari semua itu adalah efek kumulatifnya: kemerosotan daya pembejalaran para guru/dosen dan miskin-fakir daya kreasi-tertulis dalam bentuk buku. Berapa orang dari para guru Anda sejak di taman kanak sampai dosen di perguruan tertinggi yang menulis buku dan bukunya memang sangat bagus kualitas isinya? Hanya sangat sedikit sekali! Sangat sedikit bahkan banyak tidak ada!

Selama buku tidak dimuliakan, tidak dihargai dengan penghargaan sosial atau ekonomis, tidak diagungkan sebagai satu medium ilmu pengetahuan yang utama, tidak disetarakan nilai kemuliaannya di bawah guru-manusia, selama itu pembajakan di kota pembajak buku yang sekaligus kota pelajar itu dan juga di seluruh wilayah Indonesia akan tetap dibiarkan, akan tetap dibuat aman-aman saja tanpa rasa bersalah, malu, atau berdosa, dan selama itu permintaan pasar akan dibenarkan dicari-cari celahnya. Pembajakan akan dimaklumi secara kolosal bahkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan selama itu, generasi muda Indonesia akan terus dibuat kebas, kebal, bebal atas pelanggaran hukum terhadap perangkat berilmu yang telah menemaninya sejak proses pembelajaran pertamanya di rumah sampai di perguruan tertinggi!

baca juga: Generasi Pasca-Nasionalisme Tradisional

Apakah kotamu bebas dari pembajakan buku? Apakah sekolahmu bebas dari pembajakan buku? Apakah kampusmu bebas dari pembajakan-pembajakan buku?

  •  

 



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: