Information
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Desain Institusi Pemilu dan Warisan Orde Baru

Oleh: Rudi Hartono         Diposkan: 20 Jun 2019 Dibaca: 1425 kali


Pemilihan umum presiden dan legislatif 2019 menyisakan sejumlah catatan buruk. Baik BPN Prabowo-Sandi, TKN Jokowi-Maruf Amin dan Bawaslu sama-sama mendapat laporan kecurangan dalam jumlah besar. Itu sebabnya para calon mengajukan gugatan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Barangkali tepat pendapat mantan ketua MK, Mahfud MD, bahwa dalam setiap hajatan eletoral (Pemilu dan Pilkada) kecurangan selalu terjadi, dan hampir semua pihak melakukan. Cuma problemnya adalah cara membuktikan dugaan itu.

Sudah banyak ilmuwan sosial-politik menulis masalah politik tanah air. Vedi R. Hadiz, semisal, secara tegas mengatakan bahwa demokratisasi dan desentralisasi di jalankan melalui politik uang (money politic) dan premanisme politik. Bahkan dalam sebuah riset kolaboratif yang di selenggarakan oleh Coral Bell Schollof Asia Pasific Affairs di Australian Nataional University (ANU) dan Politics and Govermance Research Center (POLGOV) di Universitas Gajah Mada (UGM), tahun 2013 – 2014, mengungkap bagaimana Pemilu 2014 berlangsung politik uang yang di lakukan oleh para calon legislatif.

Tentu kita bertanya, mengapa kecurangan dalam Pemilu maupun Pilkada seakan tak terhindar dan menjadi sesuatu yang lumrah? Setidaknya ada dua alasan logis dapat di kemukakan di sini. Pertama, warisan politik birokratik otoritarian orde baru (Orba). Kedua, desain institusional Pemilu. Dua poin ini turut memicu tumbuh-berkembangnya politik klientelisme dan mendorong demokrasi Indonesia ke arah demokrasi patronase. Untuk memahami persoalan ini, sudah barang tentu, mengharuskan kita untuk melihat politik tidak sekadar dari dimensi formal semata seperti koalisi partai, pemilu, dan sebagainya—sebagaimana kerap di lakukan Alan Lijphart.

baca juga: Membongkar Ketidaktahuan Tentang Massa

Setidaknya, politik harus dilihat dari dua dimensi –formal dan informal—lalu di pahami secara dialektis, tidak dikotomi. Hal ini nampaknya masih jarang dilakukan, khususnya terkait dengan Indonesia. Pemahaman semacam ini di perlukan agar kita dapat memahami dengan jelas bagaimana praktik politik klientelistik beroperasi. Seperti di jelaskan Ufen (2012) dalam studinya kalau kepustakaan tentang Indonesia masih jarang membahas bentuk-bentuk pasti serta derajat atau intensitas dari klientelisme.

Atas dasar itu, buku Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia, ditulis oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot, menemukan relavansinya. Buku ini spesifik membahas secara komparatif politik klientelisme di Indonesia, India dan Argentina, dengan fokus pada jejaring klientelisme, pola-pola kontrol berdasar diskresi atas sumber daya negara, variasi keuntungan yang di beri pada pemilih, dan derajat atau intensitas pertukaran klientelistik. Dari situ penulis di buku ini mengajukan konsep klientelisme gelindingan roda lepas, sebagai bentuk spesifik klientelisme di Indonesia, sebagai implikasi dari warisan Orba dan desain institusi pemilu.

Secara esensial, klientelisme di pahami sebagai quid pro quid, sesuatu untuk sesuatu. Atau dalam pandangan Stokes (2013) dan Hicken (2011) dipahami sebagai “pertukaran yang kontingen”. Desain institusional atau memahami politik lewat pemberitaan lewat pemberitaan media masa, tak bisa di jadikan sebagai parameter mutlak untuk melihat politik Indonesia pasca-reformasi. Tapi perlu mendekati langsung, supaya melihat secara jelas intensitas interaksi rakyat-politisi-broker agar menemukan, Bayat (1993) menyebut sebagai “politik perut”, terjadinya praktek jual beli bantuan, barang material, dan keuntungan lainnya.

baca juga: Heavy Metal dan Identitas Kultural Kaum Muda

Klientelisme terlah menjadi strategi umum para politisi dalam rangka menundukkan dan menjinakkan lawan dan konstituen. Aspinall dan Berenschot mendefinisikan klientelisme politik sebagai praktik pertukaran sumber daya material dan manfaat (uang, barang, pekerjaan atau jabatan, kontrak dengan institusi pemerintah, dan sebagainya) dengan dukungan politik (suara, dana kampanye, dan sebagainya). Politik uang senyatanya hanya sala satu bentuk dari patronase.

Pengertian ini merupakan redefinisi atas pandangan Kitschelt dan Wilkinson (2007) yang fokus pada pilihan suara warga negara. Karenanya, penulis dalam buku ini memandang istilah klientelisme dan patronesi memiliki makna berbeda—suatu istilah yang kerap di samakan begitu saja oleh peneliti. Tak jarang ilmuwan sosial-politik memakai pelbagai istilah-istilah seperti ‘patronase’, ‘klientelisme’, dan ‘patrimonialisme’ secara serampangan untuk menggambarkan politik Indonesia. Padahal penggunaan istilah itu sekadar menjelaskan fenomena lain dan cenderung sempit.

Patronase merujuk pada apa yang di pertukarkan. Ada beberapa varian patronase yang di jelaskan dalam buku ini seperti pembelian suara (vote buying), dagang suara (vote trading), pemberian pribadi (individual gifts), pelayanan dan aktivitas (services and activities), barang-barang kelompok (club goods), proyek gentong Babi (pork barrel projects). Varian ini bisa di golongkan dalam dua bentuk, individual dan kolektif, privat dan publik. Sedangkan klientelisme merujuk pada suatu jenis pertukaran yang khas. Karakteristik dari politik klientelisme politik adalah hubungan yang menentukan penawaran manfaat atau keuntungan antara politisi dengan broker dan pemilih.

baca juga: Ralat dan Telat

Dalam menjelaskan klientelisme gelindingan roda lepas, Aspinall dan Berenschot, memulai dengan menjelaskan warisan Orba. Menurut mereka ada dua ciri penting dari sistem patonesi Orba. Pertama, distribusi patronase pemerintah terinstitusionalisasi melalui saluran-saluran non-partai, termasuk institusi keagamaan dan jejaring sosial lainnya, dan melalui institusi kuasi-negara di tingkat kampung (Desa). Satu-satunya partai yang paling di untungkan hanya Golongan Karya (Golkar). Kedua, sistem patronase Orba menempatkan kendali pada sumber-sumber daya utama di tangan para birokrat dan pejabat negara di tingkat masyarakat, yang mana sebagian besar dari mereka adalah kroni presiden Soeharto.

Akibatnya, ketika Orba berhasil di runtuhkan dan proses demokratisasi berlangsung, partai politik berada pada posisi yang kurang menguntungkan lantaran mekanisme alternatif distribusi patronase hanya tersedia di tangan para politisi birokrat. Ini semakin di perparah oleh desain institusional Pemilu ketika di terapkan sistem daftar-partai-terbuka atau proporsional terbuka. Sistem ini membuat partai tidak lagi memegang peran penting dalam pemilihan. Para calon lebih mengutamakan strategi keluar dengan membentuk tim informal non-partai, ketimbang bergantung pada mesin partai. Menjamurnya relawan atau tim sukses saat pemilu merupakan sala satu tanda dari partai kurang berperan.

Bukan saja di sebabkan oleh lemahnya mesin partai, tapi faktor lain yang juga berkontribusi atas tingginya kertegantungan politisi pada jaringan informal non-partai karena preferensi politik dari politisi di internal partai. Hal ini membuat para calon kurang begitu percaya atau bergantung pada mesin partai, karena merasa dirinya boleh saja di calonkan partai, tapi belum tentu orang-orang partai bekerja untuk memenangkan dirinya. Meski begitu Aspinall dan Berenschot memandang faktor sumber daya material sebagai penentu dalam kampanye. Karenanya istilah klientelisme gelindingan roda lepas merujuk pada suatu karakter jejaring kampanye yang bersifat serba bisa dan tidak terinstitusionalisasi.

baca juga: Religiusitas Si Kepala Suku

Dua hal yang di tekankan penulis bahwa pertama, klientelisme gelindingan roda lepas yang kurang terinstitusionalisasi lebih menguntungkan calon petahana dan pemilih. Sedangkan calon penantang harus menghabiskan biaya besar untuk membangun jejaring sendiri dari awal. Kedua, karaktergelindingan roda lepas’ dari jejaring kampanye membuat kampanye Pemilu menjadi mahal. Sebagai penutup, buku ini tidak membahas secara teoritik semata. Tapi juga kasuistik dengan menunjukkan pelbagai kasus di lapangan, antara pemilih-broker-politisi. Pertentangan kepentingan yang memicu pudarnya loyalitas dan pengkhianatan tim sukses dan pemilih, dan negosiasi alot politisi dengan elite partai, menjadi perhatian khusus Aspinall dan Berenschot.

  •  

Judul  : Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia

Penulis : Edward Aspinall & Ward Berenschot

Penerjemah : Edisius Riyadi

Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Tebal : vxiii+ 428 Halaman

  •  



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: