Produk Sudah Dimasukkan Trolley Belanja
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Di Indonesia, Bahaya Laten Abad XXI itu Harus Tetap PKI

Oleh: Taufiq Ahmad         Diposkan: 28 Sep 2018 Dibaca: 2013 kali


Dunia boleh berganti rupa. Kim Jong Un boleh berdamai dengan Korsel, atau Yuval boleh menubuatkan evolusi manusia dari Homo Sapiens menuju Homo Deus. Ancaman dunia khas perang dingin sudah terkubur bersama tutupnya abad XX. Abad XXI, dunia bersiap menghadapi ancaman baru, yang harus ditangani dengan cara baru. Namun, di Indonesia tidak. Para pemimpin kita masih terjebak dalam cold war mentality. Bahaya laten PKI terus diulang. Suatu langgam yang didegungkan Orde Baru di sepanjang usia rezim, sejak berdiri diatas peristiwa ganjil malam 1 Oktober 1965.

Reformasi 1998 bergulir, menutup riwayat Orde Baru. Lembaran gelap sejarah PKI dibongkar ulang. Nampak seperti ada arus balik historiografi. Sebut saja buku Palu Arit di Ladang Tebu karya Hermawan Sulistyo yang mencoba menjelaskan konteks sosial pembunuhan massal terhadap PKI di ranah akar rumput. Ada juga karya yang lebih memihak PKI dan menyudutkan rezim Orde Baru, seperti beberapa karya populer Asvi Warman Adam, atau karya John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Namun, suara mayor masih tetap. “Bahaya laten PKI” masih terus menggema. Seolah waktu memang berputar di seluruh belahan bumi kecuali di Indonesia.

Anakronisme

Dalam memahami sejarah, anakronisme adalah penyakit yang sering menjangkit. Kita menilai masa lalu dengan kacamata masa kini. Atau sebaliknya, kita menilai masa kini dengan pikiran yang sudah usang. Seolah kenyataan tidak bergerak. Itu baru bentangan waktu. Belum kompleksitas yang sering luput dari pemahaman. Karena suatu peristiwa sejarah tak pernah berangkat dari hanya satu sebab.

baca juga: Etgar Keret: Menilik Kemanusiaan dari Tanah Yang Dijanjikan

Dalam sejarah resmi Indonesia, PKI memang dilekatkan dengan pemberontak. Terhitung tiga kali melakukan pemberontakan, yakni 1926, 1948, dan 1965. Tentu sejarah resmi itu warisan Orde Baru. Sejarah (politik) memang soal pertarungan. Kata banyak orang, siapa yang menang, dia menulis sejarah.  Pihak yang kalah akan menulis biografi, atau puisi ratapan. Dan Orde Baru menulis sejarahnya. Bahwa dalam pertarungan, PKI kalah, dan karena kalah, harus salah. Biografi dan puisi ratapan tak mampu melawan narasi itu.

Reformasi yang berlangsung dua puluh tahun lalu, seperti hendak “meluruskan sejarah resmi” PKI yang bengkok. Tapi sayang, reformasi tak pernah tuntas. Pelurusan sejarah tak pernah terjadi. Selain memang tak memungkinkan karena sejarah memang tidak berlangsung secara linier. Yang mungkin hanya membebaskan sekian varian tafsir bertebaran, sehingga sejarah jadi banyak warna. Sayangnya warna lama masih terlalu dominan.

Bisa dibayangkan bagaimana generasi saat ini, atau ke depan kemudian memahami sejarah. Apalagi saat ini era informasi, era medsos. Di mana orang lebih suka (dan lebih mudah) beropini daripada berpikir. Sejauh opini adalah reaksi atas informasi. Sehingga yang ada hanya kemelut yang menghasilkan keruwetan. Dan keruwetan berbuah kedangkalan.

Belum Beranjak

Upaya mengenali bentangan sejarah memang mengalami hambatan yang sedemikian kompleks. Namun kita menolak menyerah karena amnesia sejarah adalah penyakit mematikan. Juga tentang sejarah PKI.

Kemunculan PKI tak bisa lepas dari suatu bibit yang disebar Henk Sneevliet seabad silam. Bibit itu tumbuh seiring suburnya dunia pergerakan. Dengan caranya sendiri, ia membesar. Membelah massa Serikat Islam (SI) yang kelewat besar. Dan tergiur dengan keberhasilan Revolusi Oktober 1917, pada 1926/1927 melakukan percobaan revolusi. Hasilnya dilindas keras oleh pemerintah kolonial. Sebagian mati terbunuh. Sebagian dipenjara atau dibuang ke Digul. Sebagian lari ke luar negeri.

baca juga: Merapi Meletus Bertepatan dengan Weton Saya

Pemerintah menyatakan, pemberontak itu adalah PKI. Fakta bahwa banyak dari yang terlibat adalah anggota SI, yang sebagian para kiai, seperti sengaja ditutupi. Tentu saja ada kekhawatiran jika yang dinyatakan memberontak adalah juga SI, massanya yang besar itu menggeruduk kantor-kantor gubermen. Jelas menyulitkan. Maka harus cuma PKI. Tapi sejak itu, pergerakan diawasi lebih ketat, dengan aparat kolonial, PID dan KNIL-nya.

Sementara itu, pergerakan dirundung perpecahan. Masing-masing saling menyalahkan. Usaha persatuan itu hampir selalu sia-sia. Dan rivalitas itu pula yang mengiringi sejarah republik Indonesa yang masih bayi. Penuh dengan pemberontakan demi pemberontakan. Tak peduli dari golongan komunis, nasionalis atau Islam. Rivalitas juga berlangsung antara sipil dengan militer. Seperti yang nampak mengeras pada 1960-an. Kemudian ditutup dengan lahirnya Orde Baru yang militeristik, dengan PKI sebagai tumbalnya. Orde Baru kemudian melanjutkan tradisi KNIL, memperlakukan rakyat persis bangsa jajahan. Pengawasan ketat, dengan penataran P4, litsus, dan sebagainya. Dan itu dilakukan demi terpenuhinya doktrin “developmentalisme” John Rawl yang dibawa para teknorat yang jadi pembantu militer.

Namun Orde Baru dengan topangan militer yang gagah perkasa, dengan para teknokrat yang populer disebut Mafia Berkeley itu, toh hanya garang pada rakyat. Ia tak berkutik ketika berhadapan dengan krisis finansial global yang mengancam negara. Hingga ujungnya kita lihat Soeharto harus secara memalukan menandatangani perjanjian dari IMF demi hutang dibawah pengawasan Michael Camdessus yang nampak pongah itu. Tapi sampai akhir kekuasaannya, orang-orang Orba itu, baik sipil maupun militer, bahkan sampai hari ini masih menganggap bahaya laten itu tetap PKI. Sangat anakronistik.

Memang, penjajahan Belanda rupanya berefek sangat mendalam, yaitu bangsa jajahan menjadi begitu kesulitan dalam mengentaskan diri dari rawa-rawa keterjajahannya. Sehingga ketika masalah menghadang, yang dikedepankan bukan berpikir bersama untuk mengatasinya. Jalan keluar selalu dicari di dunia lain, baik dunia gaib, doktrin yang diimpor, atau hutang. Padahal ujungnya sebenarnya jelas. Terus mengulang kejatuhan yang sama. Padahal kita mengenal pepatah, hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama.

baca juga: Untuk Menghadapi "September Ends"

Dalam kajian poskolonial, itulah yang dikatakan bahwa kita belum “nasional” melainkan sekedar “poskolonial.” Ya, kita memang belum beranjak, kawan.

  •  
 

Taufiq Ahmad

pengajar Sejarah Indonesia pada Madrasah Aliyah (MA) Alqodir, Cangkringan, Sleman. Tinggal di Yogyakarta.

Apabila Anda berminat untuk mengirim tulisan, sila baca syarat dan ketentuan mengirim tulisan.



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: