Information
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Jalan Terjal Pembangunan Jalan Tol

Oleh: Rudy Hartono         Diposkan: 16 May 2019 Dibaca: 1219 kali


Pembangunan jalan raya di Indonesia pada dasarnya sudah di mulai sejak masa kolonial Hindia-Belanda dibawah pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels yang membentang sepanjang Anyer-Panarukan. Bila menelisik sejarah di masa itu, jalan tersebut dibangun di atas penderitaan rakyat yang mana ada di antara mereka harus terlempar dari tanah pertanian maupun di paksa bekerja secara tidak manusiawi.

Sedangkan untuk jalan tol di Indonesia mulai dicanangkan pada pasca kemerdekaan, tepatnya pada dekade 1960-an dan baru terealisasi pada 1978, yang mana tol pertama adalah jalan tol Jagorawi. Penting untuk di tegaskan bahwa istilah jalan tol (expressway) berarti jalan raya kelas tinggi dengan akses terbatas dan di pasang tarif, yang digunakan secara bergantian dengan tollways dan toll roads.

Meski pembangunan jalan tol berlangsung sejak masa Orde Baru, sampai sekarang pemerintah masih terus membangun lantaran banyaknya masalah dan tantangan yang harus di hadapi. Seperti pada kasus jalan tol trans Jawa yang di canangkan rezim Orde Baru, tapi proses pengerjaannya baru gencar di lakukan sejak satu dekade terakhir. Belum lagi pembangunan selama ini masih terlalu "Jawa-sentris" yang mengakibatkan adanya gap antar wilayah (barat dan timur), dengan begitu konektivitas dan integrasi antar wilayah tidak terbangun.

baca juga: Mengurai Benang Kusut Sofisme

Dalam bukunya, Menaja Jalan: Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Indonesia, Jamie S. Davidson mengemukakan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia mempunyai sejumlah masalah yang cukup pelik. Di sini ia mengajukan argumen bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia lebih bersifat politis ketimbang ekonomi. Secara gamblang penulis menunjukkan bagaimana sektor jalan tol menjadi ajang perburuan renten oleh para pengusaha dengan memanfaatkan koneksi, modal, dan keahlian pihak lain untuk mendapatkan proyek. Secara umum buku ini menyuguhkan telaah ekonomi politik pembangunan infrastruktur, dengan fokus utama pada proyek jalan tol, khususnya Trans Jawa, yang di canangkan sejak masa Orde Baru dekade 1990-an.

Karena pembangun infrastruktur di Indonesia lebih bersifat politis, Davidson mendaratkan analisisnya dengan menyodorkan suatu pendekatan alternatif sosiologi politik pembangunan infrastruktur – istilah yang dipinjam dari Gourvetich (1986)—untuk mengkritik asumsi dalam pendekatan New Institusional Economic (NIE) yang di anggap terlalui normatif dan kurang memadai karena terlalu menekankan pada aspek kelembagaan formal. NIE mendalilkan bahwa lembaga formal yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan investor, efisiensi sektor swasta, memperkuat kredibiltas kebijakan publik, kepastian dan mengokohkan hak milik.

Persis di titik ini muncul problem, di mana NIE justru abai terhadap relasi kepentingan dalam suatu teritori politik. Pengabaian ini kerap berujung pada marginalisasi kepentingan riil rakyat, seperti terjadi dalam kasus pembebasan lahan. Dalam sosiologi politik pembangunan infrastruktur memandang elemen kunci, bukan hanya lembaga formal. Namun juga lembaga informal yang mana keduanya saling terkait erat. Karenanya sektor infrastruktur jalan menjadi suatu arena yang mempertemukan beragam kepentingan antara rakyat, pemerintah, dan pengusaha. Davidson juga membahas pergeseran investasi pemerintah ke swasta yang mulai berlangsung pasca-perang dunia dua, tepatnya ketika konsolidasi neoliberal dibawa rezim Ronald Reagen di Amerika dan Margaret Thatcher di Inggris.

baca juga: Intrik dan Tragisme Manusia

Lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) gencar mempromosikan keterlibatan swasta dalam pembangunan. Konsep ini mulai di ikuti negara-negara berkembang pada dekade 1990-an. Dua lembaga ini memandang keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penghambat marketisasi atas perekonomian yang sedang berkembang. BUMN di pahami sebagai makhluk politik, bukan ekonomi. Padahal sebelumnya model pembangunan yang di pandu negara (state-led model) cukup berhasil, seperti pada kasus Brazil dekade 1850-an dan Amerika pada 1956. Menurut Davidson ini adalah contoh dari keberhasilan state-led model, di mana kehadiran pemerintah bisa menggenjot investasi swasta maupun merampungkan pekerjaan swasta yang mangkrak.

Persis di sini Davidson melakukan penalaran kasuistik secara mendalam dengan menyoroti kasus Indonesia. Di mana keterlibatan swasta dalam proyek jalan tol justru menyisakan jejak buruk, terlepas dari pandangan ideal tentang skema kerja sama badan usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Pada masa rezim Soekarno, dekade 1960-an, sempat di canangkan pembangunan infrastruktur. Hanya saja, krisis yang melanda perekonomian nasional dan disertai instabilitas politik, mengharuskan pemerintah menghentikan sementara agenda tersebut. Nasib nahas malah menimpa pemerintah hingga akhirnya Soekarno lengser dari tampuk kekuasaan.

Peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, Soeharto menempatkan negara sebagai komando dan memegang kontrol tunggal atas kehidupan politik dan ekonomi. Periode ini, negara hanya menjadi fasilitator untuk konsolidasi kapital, baik domestik, Tionghoa, dan Asing. Dengan begitu perekonomian nasional terintegrasi dengan sistem kapitalisme global. Berkat bantuan negara sekutu antikomunis, pemerintah mendapat sokongan dana dari Amerika dan para insinyur dari Korea, jalan tol pertama Indonesia di buat pada 1978, yakni tol “Jagorawi”. Di tahun ini lahir perusahaan jalan tol milik negara: Jasa Marga.

baca juga: Menjadi Seekor Ikan di Pusaran Zaman

Seiring berjalan waktu, sektor jalan tol sangat menjanjikan keuntungan besar, sehingga merangsang minat swasta untuk ikut andil di sektor ini. Praktik perburuan renten pun menjadi tak terhindar, sehingga kerap terjadi pertentangan antar sesama pengusaha dan pemerintah untuk mendapat konsesi. Seperti mana di tandaskan Davidson, proses tender infrastruktur menjadi kavling bagi kepentingan ekonomi politik oligarki dengan memanfaatkan modal dan koneksi birokrasi demi mendapatkan untung. Ketajaman analisis, membuat Davidson berhasil menunjukkan secara gamblang bagimana anak-anak Soeharto–generasi ketiga rezim akumulasi oligarki—membangun kerajaan bisnis di sektor jalan tol.

Munculnya generasi ketiga rezim akumulasi oligarki, bukan tanpa masalah. Presiden Soeharto yang notabene ayah mereka, di tuntut untuk dapat membagi secara adil, entah itu dengan memberi izin di tempat lain dengan keuntungan yang menjanjikan dan peningkatan tarif. Bahkan, bagi perusahaan swasta yang ingin dapatkan konsesi terkadang harus mengikut sertakan salah satu dari anak-anak presiden. Davidson berpendapat kalau kehadiran mereka tidak membuahkan efisiensi atau inovasi dalam sektor jalan tol.

Menariknya dalam menjelaskan kasus proyek jalan tol Trans Jawa yang di pecah dalam beberapa konsesi, di katakan hanya sebagai cara bagi-bagi rezeki pada para kroni-kroninya, khususnya pengusaha pribumi. Sehingga muncul kedengkian di antara sesama pengusaha yang di picu oleh marginalisasi kepentingan. Namun rencana yang di canangkan pada dekade 1990-an itu harus terhenti karena ada krisis moneter pada 1998 yang berakibat pada lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan.

baca juga: Orientasi Pendidikan Yang Salah

Memasuki era reformasi, para pengusaha cum politisi mampu mengamankan konglomerasi mereka di sektor jalan tol. Buasnya praktik perburuan renten (rent seeking) sudah menjadi rahasia umum. Tak heran, pasca Orde Baru, predsien Megawati meninjau kembali sejumlah izin. Meski dalam catatan Davidson, Megawati sendiri memaksakan kehendak untuk mempercepat pengerjaan konstruksi tol Cipularang setahun lebih awal dari jadwalnya, mengakibatkan beberapakali amblesan jalan saat proyek selesai. Karenanya, perubahan struktural dan institusi yang dihasilkan reformasi nyaris kurang membawa dampak signifikan dalam menghentikan buasnya perburuan renten. Alih-alih menjadi lebih baik, perubahan relasi klientalisme, malah makin membuat liar praktik renten.

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia menjadi masalah penting yang mendapat perhatian khusus dalam buku ini—khususnya terkait masalah pertanahan. Bagi rakyat, proyek infrastruktur yang telah menerabas tanah mereka bukan perkara uang semata, melainkan keberlanjutan hidup untuk generasi selanjutnya. Bagaimanapun juga, sektor jalan tol menyisakan masalah yang sangat pelik. Pertarungan kepentingan antara rakyat-pemerintah-pengusaha, tak bisa di selesaikan dengan pendekatan institusional.

Sebagai penutup, buku ini hadir di tengah minimnya literatur yang membahas infrastruktur Indonesia kontemporer. Proses riset yang memakan waktu kurang lebih delapan tahun (2007-2014), menyajikan analisis kritis atas kondisi ekonomi politik yang merintangi agenda pembangunan infrastruktur. Sebab utama bukan pada kerangka lembaga formal, melainkan buasnya perburuan renten, gagalnya harmonisasi hubungan pemerintah pusat-daerah, dan pertarungan negara-penguasa dengan masyarat terkait pembebasan lahan. Meski rezim Jokowi-JK tidak menjadi pembahasan, buku ini tetap penting untuk di baca agar memahami agenda pembangunan infrastruktur jalan tol di masa mendatang.

  •  

Judul : Menaja Jalan Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Penulis: Jamie S. Davidson

Penerjemah: Achmad Choirudin

Penerbit : INSIST Press

Tebal : xxvii+475 Halaman.

  •  

 



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: