Produk Sudah Dimasukkan Trolley Belanja
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Jerat Negara Terhadap Perempuan

Oleh: Redaksi         Diposkan: 02 Mar 2019 Dibaca: 465 kali


Perempuan sering menjadi objek yang ditindas. Sebagai sebuah ‘semangat zaman’ Kartini pernah menuliskan dalam salah satu suratnya, “Kita mesti menentukan masa depan, yang sesuai dengan keperluan sebagai kaum perempuan dan harus mendapat pendidikan yang cukup seperti laki-laki”. Penentuan masa depan memang seharusnya berada di tangan perempuan sendiri, sebagai individu—yang merdeka—sama seperti laki-laki. Dari hari ke hari, sejak terlepas dari kolonialisme Belanda, perempuan masihlah tetap menjadi individu yang tertindas. Seringkali, pembahasan tentang isu ataupun fenomena yang menyangkut perempuan akan dibenturkan dengan agama di mana objektivikasi perempuan sangat kental apabila menggunakan tafsir-tafsir yang konservatif.

Implementasi dari teori-teori adalah hal paling penting dilakukan, dan kebanyakan dari kita gagal. Misalnya seperti keinginan Aidit mengadopsi Angkatan ke-5 yang ada di Tiongkok, atau Njoto yang lebih condong ke Rusia, tentu mengalami batu sandungan hebat yang pada akhirnya pro-kontranya memakan banyak nyawa manusia pada tragedi G30S.

Kita tentu akrab dengan ATM—Amati,Tiru, dan Modifikasi—tapi kita gagal dalam memodifikasi sebuah gagasan dari pemikir terkemuka, untuk diimplementasikan di Indonesia. Misalnya, seperti yang sekarang terjadi di Indonesia, konservatisme populisme kanan—gerakan berbasiskan agama—mulai menguasai persendian politik dan kehidupan di Indonesia.

baca juga: Tentang Politik Jatah Preman

Pasal Karet, Media Sosial dan Kebanalan yang Menyusup

Misal tentang undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS), pro-kontra dalam masyarakat pun terjadi. Kita tahu, bahwa pada banyak kasus kekerasan seksual dialami oleh perempuan, dan yang sibuk untuk mendebat adanya UU PKS adalah para laki-laki. Meskipun tidak sedikit pula kasus tentang kekerasan perempuan terhadap laki-laki, tapi paradigma yang dibangun ini mengukuhkan bahwa laki-laki yang menolak UU PKS adalah mereka yang kemungkinan akan sangat mudah terjerat UU PKS.

Media sosial hari ini adalah ladang basah yang digunakan baik perorangan maupun golongan untuk meraup massa dalam perjuangan—baik perjuangan menolak ataupun mengesahkan UU PKS. Tak dapat dipungkiri bahwa adanya media sosial mempermudah kita untuk berbagai informasi. Dan kita tengah terjerembab pada kesulitan menyaring informasi. Kesulitan kita ini disebabkan oleh figur-figur masyarakat yang juga kesulitan meredam derasnnya arus informasi, derasnya informasi ini dengan cepat menutupi fakta dengan opini yang segera mungkin menjadi fakta yang diterima oleh umum.

Banyak sekali kasus dan undang-undang baru muncul setelah adanya media sosial, banyak diantaranya pasal karet yang bisa dikenakan ke siapa saja dengan bermodalkan sentimen, bukan argumen. Kemampuan kita dalam mengolah logika berpikir yang akhirnya menentukan kewarasan dan cara kita menerima informasi.

Setelah merebaknya pasal karet UU ITE, kini muncul lagi persoalan mengenai undang-undang yang mengatur masyarakat dalam bermusik. Tentu, kita sedang terjebak dalam pemberangusan akal sehat dan pesan-pesan menjaga logika berpikir kita lewat lagu. Pada akhirnya, kesempatan kita untuk menciptakan karya dan bersuara dibendung oleh ancaman penahanan dan pemenjeraan. Bentuk pemenjaran yang akan kita alami adalah pemenjaraan cara berpikir, bahwa pada akhirnya kita dipaksa diam dan bungkam terhadap sebuah ketidakadilan.

baca juga: Marx: Makam dan Esai

Diam dan Hal-hal yang Tak Selesai

Tentu, diam bukanlah sebuah jawaban atas keresahan, melainkan sebuah tindakan yang dianggap untuk mengiakan apa yang terjadi pada sekeliling kita. Dalam hal ini negara beserta aparat pelindungnya memanfaatkannya dengan baik. Ketidakpedulian kita adalah apa yang dirawat oleh mereka, bagaimana dengan ketidakpedulian itu kita terjebak dalam kenyamanan semu.

Seperti kasus “Agni” yang disiarkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Balairung, kita memang perlu untuk terus bersuara meskipun pada akhirnya ancaman kriminalisasi senantiasa membuntuti.

Demikian kita harus bertindak dan mengambil langkah tegas untuk bersuara. Menceritakan dan bersuara atas ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah kewajiban yang perlu kita perjuangkan, karena kekerasan sangat mungkin terjadi pada kita.

baca juga: Membaca Foucault dari Ke(sangat)jauhan

Jika kita mengingat tentang tragedi G30S 1965, atau peristiwa ’98, atau yang paling dekat kriminalisasi petani yang membela tanahnya. Kekerasan yang tak pernah diselesaikan oleh negara begitu mengekor, dan kita masih tetap merasa bahwa kenyamanan kita tak akan terusik? Tidak, sementara kita diam, mereka akan terus menerus mengawetkan tindak kekerasan kepada kita. Hari ini mugkin Agni, mungkin juga para petani, tapi kekerasan yang akan terjadi kepadamu hanya tinggal menunggu hari.

Begitu kita menyadari apa makna kekerasan di sekitar kita, maka keniscayaan akan sebuah kemerdekaan akan tercapai. Mungkin dalam status quo kita memang sudah merdeka. Namun, dalam berpikir dan bertindak, tidak.

Membaca Emma Goldman, masihlah relevan untuk terus menghadapi dunia yang patriarki sekarang ini. Bagaimanapun juga, ide jika hanya dibaca tanpa dilakukan hanya akan sekadar menguap entah ke mana.

baca juga: 100 Tahun Sair Rempah-Rempah Titik Membara

Banyak jalan menuju penghapusan kekerasan sekaligus memperoleh kemerdekaan secara penuh, salah satunya adalah dengan mengedukasikan secara langsung. Menghindarkan diri sebagai pelaku kekerasan dalam skup kecil semisal keluarga atau bahkan lingkungan sekitar. Hal yang paling penting dan mendasar pada akhirnya adalah melakukan edukasi dengan cara dilakukan dengan tindakan langsung.



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: