Information
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Kekerasan Budaya, Ideologi Anti-Komunis, dan Orde Baru

Oleh: Surya Putra B.         Diposkan: 26 Sep 2019 Dibaca: 1873 kali


Kekerasan dalam benak masyarakat luas seringkali diasosiasikan dengan tindakan-tindakan yang bersifat fisik maupun langsung. Terlintas di pikiran antara lain seperti perkelahian, pembunuhan, perang, dan sejenisnya. Padahal, kekerasan tidak melulu selalu dipraktikkan secara langsung dan fisik.

Johan Galtung menjadi salah satu pemikir yang telah merumuskan pengertian atas konsep kekerasan secara komprehensif. Melalui “Cultural Violence” (1990), Galtung memperluas pengertian atas kekerasan dengan mengikut-sertakan kekerasan struktural dan kekerasan budaya sebagai bagian integral dari kekerasan, selain kekerasan langsung ataupun fisik.

Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang tidak mencelakai atau membunuh melalui senjata maupun bom. Kekerasan ini bekerja melalui struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi hingga ketidakadilan sosial dan politik.

baca juga: Konsumerisme: Setan Hijrah yang Harus Diwaspadai

Kesulitan untuk memperoleh layanan kesehatan, sumber-sumber ekonomi, pekerjaan dan pendidikan yang disebabkan oleh kebijakan politik serta ekonomi merupakan bentuk dari kekerasan struktural. Dengan kata lain, kekerasan struktural adalah kekerasan yang bersifat tak-langsung karena dilakukan melalui manipulasi sistem sosial.

Kedua jenis kekerasan diatas hanya dapat beroperasi jika dilegitimasi oleh nilai-nilai moral dan ideologis. Pada konteks inilah aspek-aspek kebudayaan (agama, bahasa, seni, dan sebagainya) dihadirkan sebagai ‘legitimator’ atas kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Penggunaan kata ‘legitimasi’ dalam kaitannya dengan praktik kekerasan berarti bahwa kekerasan sesungguhnya dapat dibenarkan melalui produk-produk kebudayaan. Jelasnya, ketika produk-produk kebudayaan tersebut difungsikan untuk mentransformasi nilai-nilai moral dan ideologis agar masyarakat dapat melihat praktik kekerasan sebagai kejadian yang normal atau alamiah.

Menurut Galtung, pembenaran atas praktik kekerasan melalui produk-produk kebudayaan pada hakikatnya merupakan bentuk kekerasan juga. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai “kekerasan budaya”, kekerasan yang dilakukan melalui manipulasi ideologis.

baca juga: Makan Malam Perpisahan

Mendiang Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film (2013) menjelaskan bagaimana kekerasan budaya dipraktikkan di Indonesia, khususnya dalam konteks peristiwa pembunuhan massal terhadap kaum komunis pada tahun 1965-1966.

Kekerasan budaya tersebut dipraktikkan lewat pemanfaatan produk-produk kebudayaan seperti sastra dan film sebagai fondasi ideologis untuk menormalisasi pembantaian terhadap kaum komunis sekaligus membentuk dan melanggengkan ideologi anti-komunis di Indonesia.

 

Dominasi Wacana Anti-Komunis pada Ranah Kebudayaan

Buku yang berasal dari disertasi doktoral ini menyajikan beberapa studi kasus mengenai bagaimana kekerasan 1965-1966 dinormalisasi dan dilegitimasi melalui nilai-nilai moral serta ideologis yang terkandung dalam sastra dan film. Dimulai dari ideologi liberalisme (humanisme universal) yang dituangkan dalam cerpen-cerpen di dalam majalah sastra Horison. Majalah itu dikepalai dan dibentuk oleh aktivis budaya maupun penulis anti-kiri. Hal itu kemudian dilanjutkan melalui narasi utama Orde Baru yang ditransformasikan ke dalam film besutan sutradara Arifin C. Noer (1984) dan novel karya Arswendo Atmowiloto (1986), yang keduanya berjudul Pengkhianatan G30S/PKI.

baca juga: Wajah Ganda Sang Pemimpin

Contoh lain berupa cerpen ialah yang berjudul “Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi” karya Zulidahlan (1967). Diceritakan sang tokoh utama merupakan anak dari korban pembunuhan massal. Setelah kehilangan ayahnya dan anggota keluarga yang lain, tokoh utama cerita ini tinggal bersama ibunya yang sakit parah lantas meninggal dunia. Akibatnya dia merasa gundah, resah, dan frustasi.

Kini dia terasing dari lingkungannya karena tuduhan yang diterima keluarganya sebagai orang komunis. Dia merasa bahwa tidak ada seorangpun yang akan membantunya mengurus pemakaman ibunya sehingga dia sendiri takut untuk meminta tolong. Ketika akhirnya dia memberanikan diri dan mendapat tanggapan yang ramah dari kepala desa, dia pun merasa lega.

Dia sangat bergembira dan yakin bahwa dirinya tidak sendirian karena merasa lingkungannya telah bersedia untuk menyambut ramah dirinya sebagai anggota masyarakat. Tokoh utama di cerita ini akhirnya merasa berterima kasih terhadap orang-orang di desanya yang membantu pemakaman ibunya, dan ia mulai menyadari bahwa orang-orang ini bukanlah pembunuh keji keluarganya, melainkan adalah orang-orang yang baik hati.

baca juga: Dalam Pembajakan Buku, Apa Peran Lembaga Pendidikan?

Dia digiring untuk percaya hal yang sebaliknya bahwa ideologi yang dianut keluarganyalah yang salah dan bahwa anti-komunisme adalah satu-satunya jalan yang harus diikuti bila ingin nyawanya selamat.

Beberapa cerpen lainnya yang sejenis adalah “Pada Titik Kulminasi” karya Satyagraha Hoerip (1966), “Perempuan dan Anak-anaknya” karya Gerson Poyk (1966), “Perang dan Kemanusiaan” karya Usamah (1969), “Sebuah Perdjuangan Ketjil” karya Sosiawan Nugroho (1967).

Semua cerpen ini memiliki pesan tersembunyi yang relatif sama, yakni kaum komunis layak untuk dibunuh; bahwa yang menderita adalah pelaku pembunuhan, bukan korbannya; karenanya komunisme dan pengikutnya harus ditumpas untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme.

baca juga: Penyair Tanpa Judul Buku

Selain cerpen-cerpen tersebut, baik film maupun novel Pengkhianatan G30S/PKI telah sukses mempersembahkan sebuah proses legitimasi, baik atas kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh komunis maupun atas naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Kedua karya tersebut didasarkan pada narasi kesejarahan yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto (1930-1985), kepala pusat sejarah militer era Orde Baru.

Sebagian besar dari proses legitimasi ini direkayasa melalui alur cerita, dialog, dan bahasa dalam rentetan adegan dan struktur narasi. Hal ini dilakukan dengan beberapa rangkaian tahap. Pertama, membangun kerangka pikir yang menceritakan PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai musuh negara sejak awal berdirinya partai itu pada tahun 1920 hingga menjadi salah satu partai terbesar dalam kancah politik Indonesia era 1960-an.

Kedua, proses legitimasi terhadap penghancuran PKI ditunjukkan melalui penggambaran dan karakterisasi tokoh yang sangat hitam putih antara para pemimpin PKI dan perwira militer yang menjadi korban.

baca juga: Kisah Manusia yang Tak Peduli Terhadap Hidup

Ketiga, secara eksplisit dan dramatis digambarkan kekerasan yang dialami oleh ketujuh perwira militer, termasuk anggota keluarga mereka dan korban lain yang tidak bersalah. Terakhir, baik film maupun novel ini secara terus menerus menekankan peran terhormat militer, baik sebagai institusi yang telah membela negara dari percobaan kup maupun sebagai korban dari konspirasi PKI.

Kesemuanya menjadi aspek-aspek dramatis yang ampuh untuk memengaruhi penonton dan pembaca sebagai hal yang normal dan alamiah bahwa kaum komunis adalah setan yang patut dibantai oleh sang pahlawan, yakni kalangan militer yang terhormat dan karenanya layak serta patutlah Indonesia yang baru dipimpin Jenderal Soeharto (1921-2008) sebagai presiden menggantikan Sukarno (1901-1970).

 

Melawan Kekerasan Budaya

Bernadette Muthien dan Helene Combrinck mengatakan bahwa lawan dari ‘kekerasan budaya’ adalah ‘perdamaian budaya’, atau dengan kata lain aspek-aspek budaya yang mengutamakan justifikasi dan legitimasi atas perdamaian-langsung dan perdamaian-struktural.

baca juga: Masa Depan dan Emosi

Sebagai studi kasus ketiga, buku ini menyajikan diskusi tentang bagaimana novel yang berjudul September (2006) menggugat konstruksi ideologi anti-komunisme Orde Baru. Novel yang ditulis oleh Noorca Massardi ini bisa dikatakan sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan perdamaian-budaya.

Selama ini tantangan terhadap narasi resmi 1965 kebanyakan berbentuk studi-studi akademik dan karya-karya non-fiksi lainnya. “September” hadir sebagai karya fiksi pertama yang menggugat narasi resmi peristiwa 1965 ala Orde Baru. Noorca menyatakan bahwa dirinya ingin menggambarkan kronologi peristiwa 1965 sebagai insiden sejarah yang melahirkan pemerintahan Orde Baru.

Kekuatan novel ini tidak terletak pada bagaimana cerita ini mengimajinasikan sejarah 1965, melainkan justru pada perspektif oposisinya atas versi Orde Baru. “September” secara tegas berargumen bahwa percobaan kup itu adalah akibat dari konflik internal kepemimpinan militer, dimana sebuah klik jenderal-jenderal sayap kanan mendapat dukungan pemerintah asing, khususnya AS, untuk mengambilalih kekuasaan politik dari Presiden Sukarno. Selain itu, novel ini tidak menyebut keterlibatan PKI sama sekali sebagai dalang penculikan.

baca juga: Merayakan Peter Carey dan Sejarah Jawa

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa pemerintah Orde Baru dan para agen kebudayaannya, termasuk para penulis liberal pro-Barat, memperluas upaya dan sumber-sumber kekuatan mereka untuk melegitimasi dan melanggengkan ideologi anti-komunis.

Elemen-elemen tersebut memiliki kepentingan yang sama, yaitu menghancurkan kekuatan kiri di Indonesia untuk memuluskan agenda pembangunan rezim fasis-kapitalistik yang didukung Amerika Serikat. Artinya, sejarah telah mengajarkan kita bahwa sistem sosial yang menindas serta tindakan koersif yang dilakukan oleh negara dan aparatusnya tak akan bisa langgeng tanpa ditopang oleh produk kebudayaan sebagai medium manipulasi ideologis.

Maka dari itu, upaya-upaya untuk mengeliminasi kekerasan budaya seperti yang telah dilakukan oleh Noorca Massardi lewat karyanya harus terus menerus didorong dan dikaji, sehingga kekerasan-langsung dan kekerasan-struktural tak lagi memiliki legitimasi. Dengan kata lain, perjuangan untuk mewujudkan perdamaian budaya merupakan satu tarikan nafas dengan perjuangan untuk mewujudkan perdamaian-langsung dan perdamaian-struktural.

  •  

Judul : Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film

Penulis : Wijaya Herlambang

Penerbit : Marjin Kiri

Tebal   : xi + 328 halaman

  •  

 



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: