Information
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Kronik Perbukuan; Membaca Mozaik Lintas Zaman

Oleh: Zaim Yunus         Diposkan: 15 Nov 2018 Dibaca: 1233 kali


Tulisan dalam konteks ini adalah buku, pada mulanya memang sebagai alat pengarsipan masa tertentu. Buku menandai denyut zaman, politik, sosial dan dialektika sejarah. Hampir semua kondisi-kondisi itu dibuktikan oleh yang tertulis dan lahir pada masa itu.

Melihat babakan sejarah, negeri ini baru beberapa dasawarsa merdeka; terlepas dari buta huruf dan kolonialisme. Namun, tradisi literer bangsa kepulauan ini bisa dikatakan menyimpan jejak historis yang panjang. Bahkan sejak pra-kolonialisme budaya tulis menulis tampak pada prasasiti batu; daun lontar dan serat kayu; hingga tradisi literer, kini bertransformasi pada lembar kertas dan buku-buku.

Selanjutnya, proyek literasi—membaca dan menulis—kian digemborkan pada masa pergerakan. Kebutuhan akan referensi dan spirit anti-penindasan bisa dikatakan melandasi semangat mengembangkan budaya tersebut. Sebab, bagi kalangan nasionalis terpelajar dan orang-orang revolusioner, buta huruf tidak lain hanya menghambat perubahan. Karena jika mengutip Lenin, “Seorang buta huruf adalah di luar dunia politik.”

baca juga: Merekam Tuhan dalam Pemikiran Filsuf-Filsuf Yunani

Di Indonesia, pada masa pemerintahan Sukarno upaya Pemberantasan Buta Huruf (PBH) diigalakkan masif. Bagaimana tidak, tahun 1960 masih sekitar 40% orang dewasa buta huruf. Namun, bagaimana dengan gerakan politik yang menaungi budaya literasi setelah  buta huruf ini terpenuhi. Melihat sejarah pergerakan kita banyak dipengaruhi kegiatan baca-tulis, kita tidak bisa menafikkan jika budaya literasi diselubungi berbagai kepentingan.

Dalam buku ini Muhidin M. Dahlan (Gusmuh), mengangkat sebuah tema besar, yaitu “literasi”. Lebih khususnya, relasi antara buku dan negara. Dua objek yang tentu saling memengaruhi satu sama lain. Bisa dikatakan, bagaimana buku menjadi instrumen politik—pencatatan sejarah resmi atau pemberangusan buku yang memiliki ideologi politik berbeda. 

Beberapa kronik pemberangusan buku sebetulnya telah Gusmuh kupas dalam Lekra Tak Membakar Buku—sebuah bantahan atas prahara budaya yang selalu dikaitkan dengan PKI. Tidak, buku setebal 548 halaman ini mengupas lebih general perihal buku, penerbitan, dan literasi. Tidak seperti Semesta di Balik Punggung Buku yang bisa dikatakan sebagai buku kumpulan resensi. Buku ini merangkum kronik literasi  dalam enam bab: “Perbukuan”, “Kebijakan”, “Kesuastraan”, “Perpustakaan”, “Cendekiawan”, dan “Pelarangan”.

baca juga: Kuasa Aksara Merajalela

Dibuka dengan esai sederhana, “Hari Buku Nasional”. Penulis membaca peringatan Hari Buku pun bertendensi politis. Betapa tidak, Hari Buku diperingati mengikuti pembukaan Perpustakaan Nasional RI (PNRI) di Salemba. Di mana pada masa Orde Baru digelar setiap tahun setelah hari pencanangan gedung PNRI. Pembangunan yang diinisiasi Ibu Tien Soeharto ini menciptakan warisan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Sebab, di era Soekarno Hari Buku Nasional ditetapkan mengikuti hari lahir Persatuan Toko Buku Indonesia (PTBI) yang jatuh tanggal 21 Mei. Mengingat banyak refleksi yang ditawarkan buku ini kepada pembaca. Menarik menggaris bawahi,  Kultur menulis adalah kultur penciptaan kreativitas dan sekaligus jalan pembebasan. (hlm. 108). Kenapa buku menjadi masalah politis sekaligus pembebasan nasional yang berdampak begitu besar?

Kiranya dalam sebuah esai dalam buku ini, berjudul “Refleksi Buku 2007: Tahun Pembakaran Total” mengupas hal tersebut. Tepat pada 19 Juni, upacara gagah pembakaran buku diselenggarakan. Dihadiri aparat dan aparatur negara: TNI, polisi hingga pegawai kejaksaan, nenyaksikan upacara penghancuran 14.650 eksemplar buku digelar. Tentu, asap buku semacam Das Kapital untuk Pemula, Melawan Lewat Restoran mengepul pekat. Buku pelajaran Bahasa Inggris yang di dalamnya ada gambar palu-arit pun tdak lepas dari kobaran api. 

Namun, Gusmuh sedikit adil melihat kejadian sebagai hasil bom waktu. Sebab, jauh sebelum 1965, kontrol terhadap buku sudah diputuskan. Dalam Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963, kurang lebih berisi: pemerintah dapat mengontrol barang-barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum. Tetapi menilik jauh problematika ini, penulis memandang satu masalah dalam dua era berbeda. Antara Sukarno yang anti terhadap orang-orang kontra-revolusioner dengan Soeharto yang anti kuminis, atau generasi selanjutnya dalam “anti-anti”-an yang lain.

baca juga: Stories, Caption, dan Smartphone Culture

Bagi Stalin, ide lebih kuat dari pada pistol. Artinya, kenapa kita hanya merebut pistol, bukan ide. Jadi ketika buku adalah sumber ide maka rebutlah buku itu. Mungkin sedikit pemakluman, di bawah pimpinan totalitarian pembakaran buku bisa menjadi layaknya upacara agung. Tetapi pemusnahan ini adalah kemunafikan kronis bagi negara yang mendaku dirinya demokratis. Tindakan tersebut melukai doktrin demokrasi sendiri, tentang kesetaraan suara dan bagaimanapun, demokrasi lekat dengan politik humanisme, “free choice”.

Namun perlu diingat, DNA “jagal buku” diturunkan leluhur kita. Bukan mengatakan, tindakan destruktif ini benar. Tetapi jika menoleh pada sejarah, tidak hanya kalangan dungu yang melakukan pemusnahan. Justru sebaliknya, penghancur buku terbesar dalam sejarah adalah kaum ‘biblioklas’. (hlm. 383). Tragedi ini menyeret nama-nama masyhur, Rene Descartes (1596-1650) meminta pengikutnya membakar buku-buku lama; filsuf romatik David Hume yang menginteruksi pemberangusan buku metafisika; dan Martin Heidegger meminta mahasiswanya membakar buku Edmun Husserl. Gusmuh mengulas singkat kejadian-kejadian perbukuan skala nasional maupun global seperti dalam paragraf sebelum ini. Dalam buku berisi enam puluh tujuh esai ini, barangkali sebagai pengantar kronik perbukuan cukup eksplisit. Mengingat riwayat Gusmuh dalam bidang tersebut juga tidak diragukan.

Kredo yang melekat pada Gusmuh sebagai orang kiwa pun melekat dalam karya ini. PKI, Lekra, Kuminisma, Marxisma, menjadi kata yang tidak jarang kita temui. Penulis tidak menghitung, namun dalam lingkup konteks wacana—di luar perbukuan—yang ditawarkan Gusmuh amat kentara. Bisa dikatakan ada keterkaitan dengan tiga buku yang lahir bersamaan: Nakal Harus, Goblok Jangan; Politik Tanpa Dokumen; Semesta di Balik Punggung Buku. Barangkali, tidak memungkiri empat buku yang terbit tepat pada perayaan Dua Puluh Tahun Muhidin M. Dahlan Menulis, memiliki keterikatan satu sama lain, terkhusus dari hidangan wacana yang ditawarkan.

baca juga: Kuasa Politik Media: Pertarungan Para Ahli dan Kawanan Pandir

Seolah pemotret andal, Gusmuh memotret bolong-bolong dalam dunia perbukuan kita dengan baik. Kiranya, buku ini berguna bagi pemerhati literasi atau orang yang tertarik menambal lubang-lubang di perbukuan negeri ini. Namun, tidak sekadar itu, bukan pula sekadar berita pendek yang memberi informasi kemudian meninggalkan pembaca, tapi buku ini pengurai benang kusut perbukuan di Indonesia.

Selain sebagai refleksi dan autokritik bagi perbukuan kita. Barangkali, kita juga perlu memahami. Perbukuan dan tradisi literer di negeri ini ditegakkan banyak pihak, Soekarno hingga Orde Baru; Masyumi bahkan PKI. Bisa dikatakan semua terlibat, elit dengan kekuasaannya dan jelata dengan keterbatasannya. Menarik kembali fokus pada buku ini, mungkin dapat menjadi pintu awal memasuki kronik perbukuan, sekaligus referensi tambahan bagi siapa saja yang ingin mengintip keadaan dunia tulis menulis di Indonesia dari masa ke masa.

  •  

Judul: Pada Sebuah Kapal Buku

Penulis: Muhidin M. Dahlan

Penerbit: I:boekoe

Cetakan: I, Agustut 2018

Tebal: 458 halaman



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: