Produk Sudah Dimasukkan Trolley Belanja
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Kuasa Aksara Merajalela

Oleh: Bandung Mawardi         Diposkan: 08 Sep 2018 Dibaca: 749 kali


Di Teheran, Iran, 8-19 September 1965, para tokoh dari pelbagai negara dan institusi berkumpul membahas keaksaraan. Di naungan UNESCO, mereka ingin  mencipta dunia terang beraksara. Pada 1966, tanggal bersejarah di Iran itu permulaan bagi peringatan Hari Aksara Internasional. Peringatan bermaksud mengetahui capaian umat melek aksara di pelbagai negara, dari masa ke masa. Kini, kita turut memperingati sambil berharapan semua orang Indonesia telah melek aksara. Pemerintah terus saja mengadakan program-program mendapat sokongan dari komunitas-komunitas literasi partikelir menjadikan Indonesia memuliakan adab keaksaraan di abad XXI.  

Peringatan mengacu ke sejarah internasional itu pantas diimbuhi pemaknaan peristiwa puluhan tahun silam. Peristiwa berkaitan dengan revolusi keaksaraan di Indonesia. Pada 8-14 September 1954, berlangsung Pekan Buku Indonesia di Jakarta. Konon, acara itu tercatat sebagai pemula dari selebrasi buku berdalih revolusi dan pemajuan keaksaraan. Peristiwa mendahului pertemuan internasional di Iran. Pekan Buku Indonesia 1954 pun menandai ada pamrih-pamrih buku di arus revolusi menderas dengan pidato dan poster.

Keaksaraan berupa buku ingin menjadi sokoguru revolusi. Pamrih itu bersesuaian impian dan ikhtiar sejak awal abad XX. Kapitalisme cetak mengubah ide-imajinasi di tanah jajahan. Kaum bumiputra “berjalan” dan “berenang” di teknologi aksara cetak, mengumbar ide-ide besar: nasionalisme, pendidikan-pengajaran, estetika modern, demokrasi, dan sosialisme. Seruan-seruan melalui sekolah, surat kabar, dan perbukuan memungkinkan bermunculan gejolak-gejolak di Indonesia. Di kalangan sarjana dan pergerakan politik kebangsaan, siasat beraksara dimuliakan dengan pembentukan Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Jong Java, Jong Islamieten Bond, Perguruan Nasional Taman Siswa, dan Poedjangga Baroe.

* * *

Di zaman “kemadjoean”, teknologi beraksara mengubah tatanan politik di tanah jajahan: menguak perlawanan dan kemauan “membentuk” Indonesia. Kuasa aksara cetak merajalela! Ben Anderson (2002) memahami situasi itu memungkinkan pertemuan dan pertengkaran ide-ide di pelbagai tempat, bersebaran dan membesar secara cepat. Perkembangan cetakan terakui kunci pembuahan gagasan meminta tanggapan dan pelanjutan. Sejarah berubah arah akibat pertambahan umat membaca-menulis, melampaui keterlenaan pada pidato-pidato atau bergerak di seruan-seruan mengeras gampang dihancurkan oleh bedil.

Pada masa 1950-an, situasi berubah cepat berbarengan ombak politik dan badai ide bersumber dari segala penjuru di dunia. Selebrasi aksara semakian heboh ketimbang di masa-masa awal abad XX. Indonesia pun sudah merdeka. Pengumuman sebagai negara beradab keaksaraan itu wajib. Di mata dunia, Indonesia mendapat sangkaan-sangkaan masih berkubang di kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pekan Buku Indonesia 1954 seperti jawaban terbesar demi memuliakan aksara di negara bermantra revolusi belum selesai. Jakarta menjadi tempat penentuan bahwa industri buku memastikan pemajuan di pelbagai lini tatanan negara-bangsa. Indonesia pantang dijuluki negara berceloteh picisan alias omong kosong. Buku itu revolusi! Keaksaraan itu pengesahan demi maju dan mulia.

FL Tobing selaku Menteri Penerangan memuji Pekan Buku Indonesia 1954 ditautkan ke sejarah 1945: “Serentak dengan proklamasi kemerdekaan, para sardjana, kaum terpeladjar dan para pudjangga kita bergiat mentjiptakan berbagai buku-buku untuk bekal rohani bangsa kita, jang perlu dibimbing kearah kemadjuan dalam segala lapangan untuk mendapat kedudukan jang setaraf dengan negara-negara jang lebih madju.” Pengharapan itu bergerak di jalan jarang mulus dan lurus. Guncangan kekuasaan sering memicu kisruh di perbukuan. Kecamuk ideologi gampang mengantar buku-buku ke permusuhan, pemusnahan, pelarangan, dan pembakaran. Benih-benih keaksaraan sulit luput dari ulah-ulah biadab.

Pesan utama mengacu ke misi NV Gunung Agung dalam Pekan Buku Indonesia 1954: “Kami ingin membentuk djiwa, memupuk hidup serta mempertinggi mutu kebudajaan kita.” Misi itu bergerak bersama pertarungan politik dan sastra tercantum di pelbagai terbitan buku. Keaksaraan teruji di revolusi. Keaksaraan belum tentu membarakan demokrasi. Buku-buku ada di “pertengkaran-pertengkaran” berdalih ingin memberi bentuk, warna, dan selera Indonesia. Keributan itu memuncak di malapetaka 1965. Buku-buku mendapat kutukan dan pemusnahan. Para penulis dipenjarakan atau menjalani hidup di Buru. Penerbit-penerbit pernah bergerak di jalan revolusi dipaksa “almarhum” dan tercerai dari pembentukan lakon dinamai rezim Orde Baru. Pada 1965, Indonesia bergolak di waktu hampir bersamaan dengan peristiwa di Teheran, Iran: penentuan nasib negara-negara ingin memberantas buta aksara.

* * *

Kuasa aksara cetak merajalela untuk mendukung atau merongrong rezim Orde Baru. Rezim itu dimulai dengan bedil dan penerbitan buku-buku bertema atau bertokoh Soeharto. Pada masa 1990-an, buku-buku terbit memicu marah dan benci dari penguasa. Para penggerak adab keaksaraan harus dicap subversi. Penguasa seperti bermimpi buruk mendapati buku-buku bergelimang protes, kritik, sindiran, dan sesalan. Lakon keaksaraan mencipta “perlawanan” tak mau padam. Buku-buku melawan rezim Orde Baru. Pelarangan buku menjadi “kewajaran” tapi tak mempan menebar takut di kaum buku ingin memuliakan Indonesia.

Kini, kita terpisah jauh dari 1945, 1954, 1965, dan 1998. Buku-buku masih terus dicetak menjadi “santapan” membuktikan keaksaraan masih menjangkiti Indonesia. Peringatan untuk aksara dan buku terus diadakan rutin setiap tahun mengabarkan laporan-laporan mencampur girang dan ragu. Pada 2018, kita mendapat berita bahwa Indonesia tercatat memiliki 154.000 perpustakaan (Kompas, 7 September 2018). Jumlah itu masih sulit mendapat pengakuan setaraf fantastis. Ribuan perpustakaan masih kekurangan buku. Ribuan perpustakaan melulu gedung dan pegawai. Orang-orang datang masih dijuluki pengunjung “wajib” mengisi buku tamu. Perpustakaan belum dalih terpegang menjanjikan Indonesia ada di kemajuan adab keaksaraan. Konon, pemerintah enggan pesimis mengurusi keaksaraan sering dimoncerkan dengan sebutan literasi. Pejabat di Kemdikbud memastikan “literasi menjadi kunci kualitas bangsa.” Slogan itu mengesahkan puncak peringatan Hari Aksara Internasional di Deli Serdang, Sumatra Utara, 6-9 September 2018.

Kita berhak mengadakan berita-berita keaksaraan atau literasi asal tak sembarangan mengadakan deklarasi, foto bersama, lomba, pemecahan rekor, dan pameran slogan. Keaksaraan mungkin “sulit laku” menjadi santapan harian saat Indonesia semakin sibuk oleh politik bertahun 2019. Demokrasi tampak tak lagi mementingkan buku, memilih sengketa tagar, foto, dan komentar di gawai. Buku tak lagi terpilih seperti impian kaum terpelajar awal abad XX dan pelaksanaan Pekan Buku Indonesia 1954, sebelum Indonesia mencipta sejarah hajatan demokrasi: Pemilu 1955. Kita masih jarang mengingat masa lalu Indonesia ada di titian keaksaraan terhubung pula ke agenda-agenda besar di pelbagai negara membentuk dunia terang aksara sepanjang masa. Begitu.

  •  

Bandung Mawardi

Penulis di pengedarbacaan.wordpress.com dan pengabarmasalalu.wordpress.com 

Penulis buku Ralat: Sastra Bergelimang Makna (2017), Pemetik Cerita (2017), Sepah Sahaja (2018), dan Omelan: Desa, Kampung, Kota (2018)

Apabila Anda berminat untuk mengirim tulisan, sila baca syarat dan ketentuan mengirim tulisan.



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: