Produk Sudah Dimasukkan Trolley Belanja
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Menengok Papua Lewat Buku

Oleh: Linda Fitria         Diposkan: 08 Jan 2019 Dibaca: 960 kali


Berbicara tentang kepemilikan tanah, istilah “tanah tak bertuan” sejak lama tidak berlaku di tanah Papua. Salah satunya adalah kawasan yang ditinggali orang-orang Marind. Mereka merupakan suku asli yang mendiami Merauke, salah satu kabupaten terluas dan paling timur di wilayah Indonesia. Kisah orang-orang Marind, yang acapkali menyebut diri mereka sebagai Anim-Ha atau ‘manusia sejati’, dituangkan dengan gaya tulisan etnografis dalam Korporasi dan Politik Perampasan Tanah oleh Laksmi A. Savitri.

Keterkaitan orang-orang Marind dengan tanah dan sumber daya alam menjadi pokok ‘cerita’ tulisan setebal 110 halaman ini. Tak hanya itu, buku dengan sampul didominasi warna hitam ini semakin menarik ketika penulis memasukkan kajian kasus MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) sebagai salah satu sumber pergulatan identitas orang Marind di delapan kampung yang dialiri oleh kali Kumbe, Bian dan Koloi.

Mempertemukan MIFEE dan kehidupan orang Marind di dalam satu tulisan, membuat saya dibawa ke ruang berisi dua sistem yang cukup kontras, antara ekonomi kapitalis dan ekonomi subsisten. Di dalam narasinya, MIFEE mewakili ekonomi kapital yang merupakan program nasional berbasis food and energy estate. Penulis mengibaratkan MIFEE sebagai salah satu “menu siap saji” andalan “restoran” bernama Indonesia kepada pelanggan yang tak lain merupakan para investor. Namun sayang, konsep food estate yang dicanangkan sejak 2010 dalam bentuk pemanfaatan sekitar dua ratus juta hektar tanah oleh 46 perusahaan ini, didaratkan di tempat yang kurang sesuai. Merauke menurut kacamata penulis, menjadi tidak sinkron untuk dijadikan perkebunan skala luas ketika sebagian besar warganya memiliki keterikatan yang amat dekat dengan tanah, yang tak lain adalah orang Marind.. Maka orang Marind, sebagai warga Merauke, menjadi perwakilan dari kaum subsisten yang saat ini dihadapkan pada hantaman gelombang investasi.

baca juga: Masih Manusia Biasa

Kepemilikan tanah menjadi sistem rinci dalam kehidupan sosial orang Marind, dan suku-suku bangsa di Papua pada umumnya. Di satu kesempatan perkuliahan, saya pernah terlibat di kelas etnografi wilayah Papua. Pada satu sesi, kami berdiskusi panjang mengenai skema pelepasan tanah adat di Papua yang tidak sederhana, termasuk guyonan tentang kayu termahal bernama kayu palang yang ditaruh di tengah-tengah jalan. Kayu-kayu palang ini, bisa ‘menyingkir’ – setelah sebelumnya menjadi simbol pelarangan masuk tanah adat – apabila pihak yang akan memasuki wilayah suatu komunal, menukar kayu palang dengan rupiah yang jumlahnya tidak sedikit. Orang-orang Marind dalam buku ini, memang tidak disebutkan memakai “kayu palang”, melainkan dengan sistem lain namun serupa, “uang ketuk pintu”.

Baik “kayu palang” maupun “uang ketuk pintu”, menjadi kesepakatan setelah melalui proses panjang. Investor maupun perwakilan pemerintah yang mampu menaruh “uang ketuk pintu,” harus terlebih dahulu melunakan hati orang Marind. Ya, mereka harus “dilunakkan” karena sejak awal diserbu “orang-orang luas”, orang Marind mempertanyakan jati diri mereka ketika tanah-tanah harus dilepas. Menurut catatan penulis, bagi orang Marind, tanah – yang diasosiasikan sebagai tempat asal – merupakan salah satu elemen identitas yang menjadi penanda hak atas tanah dan melekat pada nama orang. Nama tempat dimana leluhur orang Marind pertama kali mendirikan kampung, diselipkan dalam susunan nama orang Marind. Sistem penamaan ini membuat orang Marind yang terdiri dari beberapa marga, saling tahu tentang asal-usul moyang mereka lewat selipan “kata tempat” dalam susunan nama.

Tidak berhenti pada persoalan tempat asal. Orang Marind juga menjalin hubungan dengan totem-totem­ yang berasal dari kehidupan di atas tanah-tanah mereka. Hewan, benda, tanaman, serta peristiwa alam, menjadi totem yang terstruktur secara simbolik dan menjadi dasar dari identitas ke-Marind-an.

baca juga: Panduan Menulis Cerita Cinta

Ada perasaan sedih yang menyeruak ketika saya membaca pernyataan salah satu tetua Marind, “kami juga mau kami punya hidup maju. Tapi kalau hutan ditebang habis, baru kasuari, buaya, ke mana?” Kalimat tersebut, bukan hanya ungkapan sebagai bentuk “kehilangan” ruang ekologi sebagai sarana bagi jejak langkah orang Marind, tetapi juga hilangnya identitas orang Marind yang direbut secara bertahap oleh “orang-orang luar” yang justru menjadikan orang Marind sebagai liyan di tanah sendiri.

Diksi “orang-orang luar” yang saya gunakan di sini, berasal dari pembacaan sejarah hidup orang Marind yang dituturkan dalam buku ini. Pembagian babak sejarah Marind, didominasi oleh sejarah Merauke sebagai kawasan bagi orang-orang Marind. Masuknya orang-orang luar ke Merauke, dimulai pada 1915 seiring datangnya para misionaris dan pemerintah Belanda. Pengenalan terhadap institusi pendidikan formal menjadi yang digaris bawahi dalam periode ini. Kedua, periode Indonesia (NKRI) yang dimulai pada 1972 ketika orang-orang Marind mulai memiliki kepala kampung sebagai syarat administrasi pemerintahan NKRI. Periode trasmigrasi dan bantuan di masa orde baru menjadi babak ketiga sejarah hidup orang Marind. Di kisaran tahun 1983-1984 salah satu kampung bernama Zanegi, mengalami “penggusuran”. Orang Marind digusur tanpa kejelasan, dimana penggusuran ini merupakan bagian dari proyek pembuatan jalan dalam program trasnmigrasi. Periode ini juga dilengkapi dengan masuknya berbagai jenis bantuan seperti Bangdes, Inpres Desa Tertinggal, hingga ABRI Masuk Desa.

Periode bupati Gebze atau lebih dikenal sebagai periode reformasi, manjadi babak keempat perubahan hidup Marind. Diangkatnya John Gluba Gebze pada 2001 sebagai bupati Merauke, menjadikan kabupaten ini memiliki bupati orang Papua asli untuk pertama kalinya. Program-program bantuan yang masuk di hadapan orang Marind semakin berdatangan, seperti Program Perbaikan Kampung (PPK) hingga raskin. Selanjutnya, masuknya MIFEE menjadi periode terakhir – setidaknya dalam dekade ini – yang sekaligus menjadikan kehidupan orang Marind jauh mengalami perubahan.

baca juga: Oligarki Media yang (Tetap) Menggurita

Laiknya dua sisi mata uang, buku ini membawa saya melihat dua keputusan hidup orang Marind terhadap serbuan investasi. Pertama, kelompok orang Marind di beberapa marga yang bersepakat “menjual” tanah mereka dan dialokasikan menjadi lahan padi, tebu, maupun berbagai jenis kayu sebagai sumber energi terbarukan. Keputusan yang dilakukan kelompok ini, berdasar pada imajinasi kehidupan “lebih layak.” Sialnya, imajinasi kesejahteraan itu justru hanya mitos yang justru membawa orang Marind kedalam lingkaran penderitaan.

Bentuk penderitaan orang Marind, dapat digambarkan seperti ini: pasca bekerja di perkebunan swasta – dengan posisi yang tidak terlalu diperhitungkan karena justru posisi strategis diisi oleh orang luar – papa tidak lagi dapat membantu mama memangkur sagu di hutan—yang luasanya juga ikut berkurang. Akhirnya keluarga tersebut hanya bergantung pada upah papa yang tidak seberapa, karena mama tidak bisa memangkur sagu sendirian. Kondisi ini membuat mereka seringkali hanya makan satu kali dalam sehari, belum lagi kebutuhan makanan yang harus lebih banyak dibeli dibanding masa-masa “mengambil” di hutan dulu. Tak jarang juga ditemukan mama yang mengalami penyakit seksual menular pasca dibangunnya kamp-kamp yang menjajakan suplai kenikmatan seksual bagi para papa.

Kecerdikan “orang-orang luar” dalam menggunakan makna-makna budaya seperti mengibaratkan perusahaan sebagai laki-laki yang sedang meminang Sang Mama – yang tak lain adalah tanah – membuat mereka dengan mudahnya memperoleh tanah milik orang-orang Marind.  Satu kalimat dari penulis yang terngiang dalam pikiran saya, terkait dengan bagaimana kondisi orang Marind dan ruang ekologisnya kini: bahwa uang telah melepaskan ikatan-ikatan orang Marind dengan tanahnya, membawa kerusakan ekologi yang menjadi sumber materil, kelengkapan budaya dan identitas kemanusiaan Marind.

baca juga: Pesantren Tak Melayani Cebong dan Kampret

Hal yang juga perlu diketahui, tidak semua orang Marind bersikap demikian. Adapula kampung-kampung Marind seperti Makaling dan Selil, yang menolak kehadiran para investor. Alasan kelompok penolak ini, membuat rasa haru hadir saat saya membacanya. Bagi mereka, moyang belum pernah bilang; ‘besok kalau perusahaan datang, kau serahkan tanah supaya kau hidup mewah!’ sehingga, keputusan untuk menjalani hidup yang sederhana dan merasa cukup, menjadi pilihan mereka hingga hari ini.

Membaca Korporasi dan Politik Perampasan Tanah berarti mencoba membaca Papua, walau dalam cakupan yang sangat kecil –orang Marind di kabupaten Merauke. Tulisan padat informasi ini setidaknya memberi gambaran pada kita, bahwa praktik-praktik pelepasan tanah adat yang sebenarnya rumit, menjadi cukup mudah dilakukan perusahaan besar lewat penunggangan makna-makna budaya milik orang-orang Marind.

  •  

Judul: Korporasi dan Politik Perampasan Tanah

Penulis: Laksmi A. Savitri

Penerbit: Insist Press

Tebal: 110 Halaman.

  •  

Apabila Anda berminat untuk mengirim tulisan, sila baca syarat dan ketentuan mengirim tulisan.



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: