Information
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Oligarki Media yang (Tetap) Menggurita

Oleh: A S Rimbawana         Diposkan: 25 Dec 2018 Dibaca: 1072 kali


Buku hasil penelitian Ross Tapsell ini, jika ingatan saya tidak keliru, merupakan karya termutakhir yang menyoroti ihwal media dan politik di Indonesia. Merentang waktu sejak era SBY hingga Jokowi, Tapsell berupaya menyuguhkan argumen letak celah media digital sebagai pemicu perubahan di tengah kondisi media arus utama yang kian “dimangsa” oleh para oligark. Akankah media digital ini menjadi suara baru di tengah media mainstream yang kian partisan?

Kemunculan Oligarki Media

Dari sekian jenis media di Indonesia, seperti koran, televisi, ataupun internet, televisilah yang mempunyai pangsa terbesar. Media cetak, pada dasarnya tetap dicerap pesannya oleh segelintir elit terdidik. Kemudian radio yang bisa menjangku pemirsa lebih banyak ketimbang media cetak, tetapi pesan-pesannya tidak betul-betul bisa dicerap. 

Di antara kedua media lain, belum ada yang menyaingi kesuksesan televisi. Pertama kali hadir di Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin, 1962, kala Indonesia menggelar SEA Games, Televisi Republik Indonesia (TVRI) mengudara. Televisi lantas menjadi medium penyatu Indonesia. Selang tiga tahun, Sukarno, yang kemudian dilengserkan pada 1965 dalam pembantaian berdarah, lantas kepemimpinan diambil alih oleh Soeharto. Di bawah Soeharto yang otoriter, ia melegitimasi dan mempertahankan “identitas” bangsa sembari meneguhkan diri sebagai “Bapak Pembangunan”.

 

baca juga: Natal dan Cerita-cerita yang Terbaca

 

Tahun 1980-an telah terjadi peningkatan pesat televisi. Sebanyak 212.580 pesawat televisi yang terdaftar pada pada 1971 telah berkembang nyaris tiga juta pada 1983 (p.41). Tak ayal, media massa, terutama televisi, menjadi sokoguru Orde Baru untuk memperkukuh kekuasaanya. Di lain sisi, media cetak terus bergelut dengan situasi yang membikin kepayahan. Butuh sekira setahun pemerintahan Soeharto untuk membikin seperangkat aturan pers yang mengekang.

Masih pada 1980-an, televisi komersial mulai dibikin karena didorong oleh pasar. Namun, bagi Tapsell, yang terpenting adalah “Semua izin usaha komersial diberikan kepada keluarga presiden, termasuk anak-anak Soeharto, Siti Hargiyanti Roekmana dan Bambang Trihatmojo” (p.47).

Bambang bermitra dengan Peter Sondakh, pengusaha asal Manado, pada Oktober 1987 untuk mulai mengendalikan Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Tiga tahun setelahnya, Surya Citra Televisi (SCTV) didirikan di bawah kontrol sepupu Soeharto, Sudwikatomo. Tahun 1993, Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) didirikan di bawah kendali Tutut dan Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) turut mengudara di bawah kendali politisi Golkar Agung Laksono dan dua pengusaha bersaudara Nirwan dan Abu Rizal Bakrie. Inilah generasi awal oligark media Indonesia. Mengkaji media kontra oligarki membantu kita memahami dengan lebih baik peran media partisipatif dalam mempengaruhi masyarakat Indonesia (p.187).

 

baca juga: Pesantren Tak Melayani Cebong dan Kampret

 

Ketika bangunan politik Orde Baru mulai goyah diakhir 1990-an, kelompok dekat Soeharto ini menjauh dan memulai dominasi. Akibatnya hingga sekarang, televisi tidak pernah dan tidak akan mampu (karena memang tidak dipersiapkan landasannya, saya kira) dalam membangun pesan reformasi karena dominasi dari para oligarki. Reformasi, kata Tapsell, akan lebih mudah disebarluaskan melalui kanal-kanal alternatif, yang mandiri dan mampu menyalip pesan-pesan elite politik maupun pejabat pemerintah (p.51).

SBY dan Konglomerat Media

Tapsell memberikan gambaran yang gamblang tentang proses transisi ke reformasi yang berkelindan antara 1998-1999. Selepas Mei 1998, Soeharto sebagai pucuk pimpinan otoritarian Indonesia lengser. Orang-orang di lingkaran oligarkinya mulai berbelot mencari peruntungan. Sebagai contoh, Hary Tanoesoedibyo, pengusaha asal Surabaya keturunan Tionghoa, dengan sigap membeli saham terbesar SCTV dari Sudwikatomo. TPI, milik Tutut, juga dibelinya. Pada 2002 mendirikan stasiun lain GlobalTV. Pada kisaran waktu yang sama ia juga membeli RCTIkelak semuanya kita kenal sebagai MNC Group ditambah satu stasiun berita, iNewsTV.

Orang-orang seperti Hary Tanoe ini banyak macamnya, taruhlah Surya Paloh, Abu-Nirwan bersaudara (ANTV) dan Chairul Tanjung (Trans Corp). Mereka yang kemudian menjadi “tuhan” di media masing-masing, menjadi juru hakim, mana boleh diberitakan mana yang tidak.

 

baca juga: Ketika Sapiens Tak Lagi Relevan

 

SBY, presiden yang kerap khawatir dengan citra dirinya di media, kemudian naik panggung pada 2004. Semua ini tak lepas dari peran Surya Paloh dan Abu Rizal Bakrie. Mulanya Surya mencari peruntungan dengan juga mencalonkan diri, tetapi ia gagal. Selepas itu Surya dengan medianya, MetroTV dan Media Indonesia, tentu saja, menjadi penyokong kuat SBY. Dan Abu Rizal dengan ANTV dan TVOne-nya  menjadi oposan.

Melompat ke lima tahun setelahnya, SBY yang terpilih lagi untuk kedua kalinya dalam pemilu 2009, akhirnya “bagi-bagi” jabatan kepada rekan-rekan pemilik media. Di tahun ini pula kita bisa melihat rekam jejak politik seperti Surya, Dahlan Iskan, dan Chairul Tanjung — dua nama terakhir cukup erat kaitannya dengan SBY— makin terang-terangan.

Dalam konteks macam inilah pemilu 2014 lalu dijalankan. Skemanya hampir sama. Tarik ulur kepentingan pemilik media. Dan, inilah yang membahayakan jurnalisme; media massa yang tak punya independensi di ruang redaksi. Secara terang-terangan, Surya pernah mengatakan bahwa MetroTV dan Media Indonesia dijadikan wahana politiknya, kalau ada wartawan mengeluh, kata Surya, ya kenapa mesti bekerja di MetroTV atau Media Indonesia. Sebuah tanda jelas bahwa kepemilikan media memengaruhi otonomi wartawan. (p.131).

 

baca juga: Memperbesar Kemungkinan dengan Imajinasi

 

Berubah?

Perlu memperhatikan konteks yang berjalan sejak Orde Baru hingga kini untuk mengambil kesimpulan apakah media digital mampu membuat perubahan atau tidak. Media digital, terutama media sosial dalam mendorong sebuah revolusi selalu merujuk Musim Semi Arab pada 2010. Kala itu media sosial mampu menjadi pendorong revolusi, yang berujung pada turunnya pemimpin otoriter. Akan tetapi, betulkah demikian? Bagaimana dengan Indonesia?

Media digital (dan sosial) mulai merambah perpolitikan negeri ini pada 2014 lalu. Sebagian suara yang didulang Jokowi akibat dari pengaruh media sosial. Para konglomerat media, sialnya, juga sudah sadar akan hal ini. Mereka cepat-cepat membikin kanal-kanal daring dengan dalih konvergensi. Konglomerat ini mencaplok media-media daerah agar bisa menyebarkan konten-konten jakartasentris. Sebagian besar kantor redaksi media ini memang berada di Jakarta, yang sialnya lagi, memengaruhi konten-konten menjadi sangat bias Jakarta.

Tentu ada banyak lagi konglomerat media yang Tapsell paparkan dalam buku ini, tetapi akan lebih baik jika Anda sendirilah yang membacanya. Segepok fakta-fakta tadi pada akhirnya mengerdilkan keyakinan saya tentang perubahan yang ditawarkan media digital. Musim Semi Arab, yang menawarkan perubahan, pada akhirnya menyuguhkan kekuasaan bagi para pemimpin otoritarian lainnya.

 

baca juga: Pembaratan dan Suara Lain dari Amazon

 

Akankah Indonesia bernasib serupa? Belum tentu juga. Pada akhirnya, buku ini bagi saya tidak memberikan argumen yang meyakinkan tentang media digital dalam mengusung perubahan ke depan. Namun demikian, buku ini mampu memberikan lanskap yang utuh tentang bagaimana media massa kita saat ini berjalan dan siapa saja penguasa, yang tentu membikin analisis kita lebih jeli.

  •  

Judul: Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital

Penulis :Ross Tapsell

Penerbit : Marjin Kiri

Tebal: 308 halaman

  •  



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: