Information
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Orde Film

Oleh: M Najmuddin K.         Diposkan: 28 Sep 2019 Dibaca: 1165 kali


Film telah menjadi produk budaya populer yang paling laris di Indonesia. Ketimbang buku, penyampaian pesan melalui film lebih efektif dan mudah dicerna oleh masyarakat. Sebagaimana terjadi di Indonesia di era Soeharto.

Sejarah Indonesia yang kita kenal mengenai Gerakan 30 September adalah sejarah hasil rekayasa Orde Baru melalui berbagai jalan. Salah satu medium pilihan rezim ini adalah film. Narasi bawaan yang amat sangat gencar dilakukan rezim ini adalah kampanye anti-komunisme. Kampanye ini mengimplikasikan legalitas pemusnahan terhadap mereka yang dicap sebagai komunis. Promosi ideologi militer juga kerap didramatisir sedemikian rupa sehingga citra militer terlihat baik dan heroik melalui film. Keseluruhan dalih ini terkandung dalam berbagai proyek film hasil garapan Orde Baru. Di tangan rezim Orde Baru, film menjadi senjata yang sangat menakutkan.

Film dan Kekuasaan

Orde Baru adalah rezim yang cermat juga teliti dalam membangun serta melegitimasi kekuasaannya. Cukup cermat untuk memahami—seperti yang dikatakan oleh Ariel Heryanto dalam bukunya, Identitas dan Kenikmatan (2015)—bahwa masyarakat Indonesia cenderung berkiblat pada komunikasi lisan. Sejak 15 April 1969, Komandan KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) mulai mengeluarkan instruksi untuk membentuk proyek yang bertanggung jawab membuat film dokumenter sebagai “media psywar” untuk melawan (yang dianggap) musuh-musuh dari dalam maupun luar negeri.

baca juga: Kekerasan Budaya, Ideologi Anti-Komunis, dan Orde Baru

Sebagai rezim yang kekuasaannya tumbuh di atas mayat ribuan orang, ia berkepentingan untuk memperlihatkan pada masyarakat bahwa kekuasaannya cukup legitimate. Kekerasan dinormalisasi, pembantaian dicitrakan sebagai sikap patriotik, dan Soeharto adalah presiden yang sah meskipun dokumen yang membuktikannya tidak dapat ditemukan sampai saat ini. Disinilah film dapat memenuhi perannya sebagai kekerasan budaya.

Penggambaran ini dituliskan Wijaya Herlambang dalam bukunya Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film (2019) dimana ia mengadopsi konsep kekerasan dari Johan Galtung. Kekerasan dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, kekerasan fisik (langsung) dan kedua kekerasan struktural (tidak langsung). Kekerasan pertama dapat dilihat misalnya bagaimana pembantaian massal tahun 1965 – 66 dilakukan oleh militer serta masyarakat sipil terhadap mereka yang dicap komunis. Bentuk kedua terjadi kepada para keluarga maupun penyintas korban pembantaian tahun 1965 – 66 yang hak-hak mendasarnya dirampas oleh negara. Mereka diberi tanda khusus dalam identitas pengenalnya sehingga sulit untuk mendapat kerja, memperoleh pendidikan, maupun melakukan kegiatan politik. Kemudian ternyata ada bentuk ketiga dari kekerasan, yakni kekerasan budaya. Bentuk ketiga inilah yang memungkinkan dua bentuk kekerasan sebelumnya tidak dipandang sebagai kekerasan dengan mentransformasikan nilai-nilai dalam masyarakat melalui berbagai produk budaya, salah satunya film.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Orde Baru secara garis besar membawa tiga implikasi ideologis dalam produk buatannya. Ketiga implikasi tersebut terkandung dalam film-film yang disponsori Orde Baru. Beberapa film seperti Janur Kuning (1979, Surawidjaja) dan Serangan Fajar (1981, Noer) keduanya berupaya memperlihatkan sisi heroik Soeharto dalam pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kemudian Arifin C. Noer kembali menyutradarai film berjudul Pengkhianatan G 30 September pada tahun 1984. Film ini sendiri oleh berbagai akademisi mendapat predikat “propaganda tersukses” milik Orde Baru. Bagaimana tidak, faktanya film membosankan (berdurasi hampir 4,5 jam) ini wajib ditonton oleh para siswa di sekolah. Stasiun televisi milik negara, TVRI, maupun stasiun televisi swasta diwajibkan menayangkan film ini ketika tanggal 30 September. Tak sampai situ, ketika ada pihak yang mempertanyakan keabsahan “sejarah resmi” tersebut, pemerintah dapat menyatakannya sebagai pelanggaran hukum dan ia dapat dipidanakan. Dampaknya, seperti yang diperlihatkan Ariel dalam bukunya (hlm. 123), survei Tempo membuktikan dari 1.101 pelajar sekolah menengah di Jakarta, Surabaya, dan Medan 90 persen mengaku mempelajari sejarah peristiwa tahun 1965 melalui film “Sejarah” versi ini lah yang diaggap benar.

baca juga: Konsumerisme: Setan Hijrah yang Harus Diwaspadai

Cukup yakin dengan dampaknya, dua tahun kemudian (1986) Orde Baru kembali membuat film. Penumpasan Sisa-sisa PKI di Blitar Selatan (Operasi Trisula) garapan sutradara Kadaryono menceritakan perburuan lanjutan negara—melalui militer—atas para penyintas komunis di Blitar Selatan. Berselang dua tahun kemudian, tahun 1988, Orde Baru kembali memproduksi film berlatar belakang pembenaran legitimasi Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Film berjudul Djakarta 1966 ini mengisahkan pemberian kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto melalui dokumen yang dikenal sebagai Supersemar. Faktanya, berbagai kontroversi menyelimuti pemberian dokumen ini seperti yang sedikit banyak didokumentasikan dengan baik oleh ketua Baperki, Siauw Giok Tjhan dalam bukunya G30S dan Kejahatan Negara (2015). Mulai dari kondisi Soekarno yang bertanda tangan di bawah todongan pistol, penyelewengan “pesan” Soekarno oleh Soeharto sebagai petinggi Angkatan Darat, bahkan sampai saat ini dokumen asli Supersemar tidak dapat ditemukan. Dengan deretan film hasil garapan Orde Baru tersebut membuat saya, pada titik ini, sedikit bingung sebenarnya Orde Baru ini adalah rezim pemerintahan atau rumah produksi dengan kekuasaan sebagai produknya.

Memang film-film tersebut memiliki dampak besar karena dukungan Negara. Secara finansial maupun politik. Ia juga tidak secara monolitik membawa kepentingan Orde Baru serta ke-militer-annya saja. Banyak pula peran Amerika dengan ideologi liberalnya yang berkepentingan untuk menjatuhkan Soekarno. Agen-agen kebudayaan liberal Indonesia pun berkepentingan membasmi produk budaya komunisme. Oleh karena itu, produk budaya populer tidaklah bebas ideologi. Malahan ia merupakan arena pertarungan ideologis dalam konten maupun pembacaannya. Akan tetapi, peran sinematis film tentu mempunyai faktor yang unik dan khas sebagai medium penyampai pesan. Ia memainkan emosi yang dapat dikendalikan representasi dan alur cerita oleh sutradara. Dan emosi ini diturunkan dari generasi ke generasi. Dampaknya, warisan Orde Baru dapat hidup bahkan setelah 21 tahun rezim tersebut tumbang.

  •  

 



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: