Produk Sudah Dimasukkan Trolley Belanja
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Papua dan Demokrasi Agonistik

Oleh: Rahma D A         Diposkan: 09 Feb 2019 Dibaca: 676 kali


Indonesia merupakan negara kaya dengan komposisi suku bangsa yang beragam. Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) pada tahun 2013 mengidentifikasi bahwa terdapat 633 kelompok suku besar yang mendiami wilayah Indonesia, data dalam studi ini didapatkan melalui sensus penduduk tahun 2010 (BPS, 2015). Dengan kekayaan suku bangsa yang dimiliki Indonesia bukan tanpa risiko, potensi terjadinya konflik sosial, ekonomi, maupun politik mengancam Indonesia setiap waktu. Hal itu yang menjadi dasar Indonesia sejak awal berdaulat memilih sistem demokrasi sebagai tonggak pemerintahan, karena para pendiri bangsa memiliki pandangan bahwa dengan sistem demokrasi ini keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat terakomodasi seluruhnya. Bahkan menilik tahun ini, tahun 2019 yang digaungkan sebagai tahun politik, kita bangsa Indonesia masih mempertahankan pemilihan umum dengan sistem voting sebagai cara memilih pemimpin bangsa sebagai wujud berjalannya demokrasi di tanah ini.

Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia memiliki roh dari politik liberal, menurut John Rawls, politik liberal memiliki konsep bagaimana membuat hidup berdampingan secara damai antara seseorang dengan perbedaan konsepsi dari suatu yang dianggap baik (common good) melalui rekonsiliasi moralitas, filsafat dan agama. Sebab itu secara umum pandangan demokrasi ini menjadi sebuah metode untuk membuat keputusan publik dengan mengedepankan netralitas malalui kepedulian terhadap beberapa kumpulan nilai partikular. Dengan itu mereka percaya bahwa liberalisasi atau kebebasan dapat memberikan prinsip politik yang seharusnya diterima oleh semua orang, meskipun adanya pertentangan di antara mereka (Mouffe, 2000:22-23). Berpijak pada pemikiran Rawls, Mouffe memberikan kritiknya bahwa politik liberal memberikan konsekuensi yang berbahaya dan cenderung membuka ruang untuk superioritas seseorang. Demokrasi liberal nyatanya berusaha menghilangkan konflik dan antagonisme di tengah masyarakat yang plural agar terciptanya suatu harmoni sosial di masyarakat. Kekhawatiran yang menjadi pemikiran Moufee tersebut tergambar pada bagaimana pemerintah Indonesia menghadapi konflik Papua yang berkepanjangan dari tahun 1963 hingga sekarang.

Sejarah konflik Papua berawal ketika negeri yang menjadi saksi akan berkobarnya perang Pasifik antara Amerika melawan sekutu, telah menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah bangsa yang berdaulat pada rentang tahun 1944 hingga 1945. Hal ini terjadi ketika Amerika meninggalkan Papua usai Perang Pasifik, walau pada akhirnya kepergian Amerika kemudian digantikan oleh datangnya Belanda ke tanah ini. Perjalanan rakyat Papua lalu memiliki babak baru ketika Belanda memberikan kemerdekaan bagi Papua selang waktu enam belas tahun setelah kembalinya mereka ke sana, tertulis dalam buku berjudul Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation karya Richard Chauvel yang dikutip oleh tirto.id menjelaskan bahwa adanya peristiwa pengibaran bendera bintang fajar dan nyanyian nasional Hai Tanahku Papua pada 1 Desember 1961 kemudian menjadi tonggak bagi sebagian besar rakyat Papua yang menilai bahwa pada saat itulah Papua memperoleh kedaulatan kemerdekaan dari Belanda.

baca juga: Upaya Mencari Benih KAA

Namun peristiwa tersebut kemudian menyulut kemarahan Sukarno sebagai Presiden Indonesia yang menganggap bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia, sehingga tidak semestinya memiliki kedaulatan sendiri karena Papua sebagai bagian dari Indonesia sudah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945.

Kejadian itu kemudian membawa pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda untuk menyetujui New York Agreement pada tahun 1962. Melalui kesepakatan ini ditetapkan bahwa untuk sementara Indonesia akan mengurus Papua secara administratif, kemudian akan ada voting atau jajak pendapat untuk menentukan apakah rakyat Papua memilih memisahkan diri atau berintegrasi dengan Indonesia. Peristiwa jajak pendapat bagi rakyat Papua disebut oleh Indonesia sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), sementara bagi Papua sendiri disebut dengan 'Act of No Choice'  atau keputusan untuk tidak memiliki pilihan. Pepera yang dilakukan pada tahun 1969 hanya diikuti 1025 orang dengan tidak melibatkan seluruh rakyat Papua asli, dengan diwarnai manipulasi, intimidasi, dan ancaman senjata. Melalui Pepera akhirnya Indonesia memenangkan jajak pendapat saat itu dan mengambil sepenuhnya hak administratisi atas Papua.

Setelah Indonesia mengambil hak administrasi Papua melalui jajak pendapat yang dianggap netral, integrasi yang diharapkan justru berbuah disintegrasi dengan menumbuhkan tunas konflik Papua semakin subur karena sebagian besar suara rakyat Papua sebagai suatu partikular terekslusi keberadaannya. Kemudian seakan memiliki trauma terhadap berkobarnya kembali konflik Papua, pemerintah Indonesia sebagai superioritas melakukan berbagai tindakan sewenang-wenang, mulai dari teror, tindakan kekerasan, bahkan penangkapan terhadap seseorang atau kelompok yang berani menunjukkan simbol bintang fajar dalam segala bentuk aktivitas. Perlakuan tersebut terjadi karena simbol bintang fajar dianggap sebagai tindakan makar terhadap pemerintah. Konflik di tanah Papua dari tahun ke tahun tak redup hingga sekarang, konflik terus tumbuh tidak saja dikarenakan terekslusinya suara rakyat Papua, namun juga luka akibat pelanggaran hak asasi manusia, penjarahan ekonomi, sampai anggapan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang menganggap Papua sebagai bagian dari mereka tidak pernah melibatkan Papua di dalam berbagai bidang kehidupan bangsa, bahkan sejak perumusan berdirinya bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu rasa nasionalisme rakyat Papua terhadap tanah air mereka semakin tumbuh seiring dengan luka yang mendalam terhadap Indonesia karena diskriminasi dan tidak adanya upaya dari pemerintah Indonesia untuk mendengar aspirasi rakyat Papua. Hingga pada tahun 1965 muncul gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan diikuti aksi-aksi lain yang memiliki satu tujuan, yaitu untuk perjuangkan hak penentuan nasib sendiri sebagai West Papua agar suara rakyat Papua memiliki tempat dalam menentukan nasib tanah airnya.

baca juga: Membaca Anarkisme, Memahami Kebebasan Sepenuhnya

Aksi Damai Papua menjadi salah satu aksi terbaru yang selama periode tiga tahun terakhir dari tahun 2015 hingga 2018 rutin dilakukan setiap tanggal 1 Desember di beberapa kota di Indonesia. Dipilih tanggal 1 Desember karena bertepatan dengan diberikannya kedaulatan Papua oleh Belanda menurut sejarah. Pada Aksi Damai Papua tahun 2018, diperingati oleh para mahasiswa dan pemuda Papua dengan jumlah 539 orang. Sejumlah 95 orang di Papua, 18 orang di Kupang, 99 orang di Ternate, 43 orang di Ambon, 27 orang di Manado, 24 orang di Makassar, dan 233 orang di Surabaya. Dari aksi yang berlangsung, pemerintah Indonesia kembali menunjukkan posisi superiornya dengan berusaha menghilangkan konflik sebagai suatu antagonistik yang berasal dari Aksi Damai Papua dengan melakukan persekusi dan saling melempar ujaran kebencian dengan para demonstran demi memulihkan disintegrasi yang ada dan mengembalikan konsep harmoni sosial pada tempatnya.

Melalui apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani konflik Papua, jika berlandaskan demokrasi agonistik tidak seharusnya persekusi maupun penangkapan dilakukan guna menghilangkan konflik dan antagonisme yang ada begitu saja demi tercapainya harmoni sosial. Justru sebaliknya, dalam demokrasi agonistik Mouffe mengatakan bahwa konflik dan antagonisme seharusnya dijaga untuk tetap hidup di dalam demokrasi karena tidak mungkin secara permanen dihilangkan. Hal tersebut disebabkan karena secara utuh mewujudkan kesamaan rational universal self untuk semua orang tidak mungkin terjadi. Terlebih penolakan terhadap konstitusi adalah jaminan penting agar dinamika dari proses demokrasi tetap terjaga keberadaannya dan sekaligus memberikan sumbangan terhadap pembaharuan demokrasi itu sendiri (Mouffe, 2000: 32-34).

Indonesia yang memiliki suku bangsa yang beragam sebagai partikular-partikular dengan disertai konflik berkepanjangan dibeberapa daerah, salah satunya Papua dapat menjadikan sistem demokrasi agonistik sebagai alternatif solusi. Penerapan sistem demokrasi agonistik diharapkan dapat menjaga harmoni sosial masyarakat dengan memelihara perbedaan yang ada, bukan dengan membunuh perbedaan demi terciptanya satu suara yang akhirnya mengekslusi sebagian partikular kecil di dalam masyarakat. Namun yang menjadi masalah adalah demokrasi agonistik yang berakar pada pemikiran golongan kiri yang lekat pada gerakan kaum sosialis, tidak akan diterima secara terang-terangan oleh masyarakat Indonesia. Adanya kebencian akan rasa trauma terhadap sejarah yang ada terhadap gerakan sosialis komunis di masa lalu tidak akan bisa membuka jalan bagi demokrasi agonistik di Indonesia, akan tetapi tidak harus dengan mengganti demokrasi agonistik untuk mengganti sistem demokrasi yang sekarang sudah ada, namun setidaknya dari sistem demokrasi agonistik pemerintah dapat mengadopsi pemikiran-pemikiran pokok dari sistem demokrasi ini seperti yang telah di lakukan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terlebih dalam menangani konflik Papua.

baca juga: Di Tempat Terbaik Antropolog Bekerja

Pada periode pemerintahannya, Gus dur melakukan pendekatan non militer dalam menangani konflik Papua dengan salah satunya memberikan pernyataan yang berisi bahwa rakyat Papua diperbolehkan meminta apa saja kepadanya, asalkan bukan kemerdekaan. Selain itu pada pemerintahan Gus Dur ada larangan bagi militer untuk tidak melakukan intervensi ke Papua, serta beliau juga memberikan ruang bagi masyarakat Papua dalam melakukan perayaan budaya di tempat terbuka, mengijinkan bendera bintang fajar dikibarkan, sampai kepada Gus Dur yang bersedia melakukan dialog dengan dewan adat Papua. Tidak sampai di situ saja, Gus Dur juga menawarkan kebebasan untuk rakyat Papua memilih lagu, bendera, sistem pendidikan, kelola pemerintah dan pengelolaan kekayaan alam menurut keinginan masyarakat Papua sendiri. Hal itulah yang belum dilakukan pemerintahan pada periode ini, dan hal ini dapat menjadi evaluasi untuk periode pemerintahan mendatang khususnya dalam menangani konflik Papua.

  •  

Daftar Pustaka

  •  

Apabila Anda berminat untuk mengirim tulisan, sila baca syarat dan ketentuan mengirim tulisan.



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: