Information
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Pendidikan Yang Menjajah

Oleh: Galih Nugraha Su         Diposkan: 14 Dec 2019 Dibaca: 6885 kali


Bapak Pendidikan Yang Menjajah

Jauh sebelum Ki Hadjar Dewantara menerjemahkan pendidikan dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme melalui Taman Siswa yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan. Daendels pada 112 tahun sebelum berdirinya Taman Siswa, pada tahun 1810, telah mendirikan Sekolah Ronggeng di Cirebon; mengajarkan baca-tulis-hitung dan menggabungkan sistem pendidikan barat dan timur.[1] Tidak serta-merta hal ini menjadikan Herman Willem Daendels sebagai tokoh pendidikan yang penting, sebagaimana pernyataan Toto Raharjo yang menyebutnya “bapak pendidikan” dalam buku: Sekolah Biasa Saja.

Melihat rekam jejak Daendels sebagai seorang militer. Selain membangun Sekolah Ronggeng: ia mendirikan sekolah militer di Batavia, pabrik meriam di Semarang dan membangun pabrik senjata di Surabaya. Menempatkan prajurit-prajuritnya dan budak-pekerja di pemerintahan Hindia-Belanda dengan orang-orang pribumi, membangun banyak rumah sakit, tangsi-tangsi militer, dan yang terakhir membuat Jalan Raya Pos yang sebenarnya memiliki tujuan utama demi kepentingan militernya dan mengusahakan prajurit-prajuritnya dapat bergerak cepat. Di sini, pendidikan disetir untuk memiliki kepentingannya sendiri, utamanya menjadi program pendorong keberhasilan negara, negara dalam persoalan Daendels, yaitu: kejayaan, kolonialisme dan monopoli perdagangan Hindia-Belanda.

Menggaet dan mendidik manusia ala Daendels, jelas memiliki kepentingan: untuk melancarkan proses jual-beli, kuasa politik dan perekrutan manusia ke dalam jurang perbudakan kerja rodi. Hal ini pula yang memperkuat alasan mengapa Daendels tak bisa disebut sebagai tokoh pendidikan yang semestinya menjunjung keadilan dan tulus membuat instansi pendidikan yang memanusiakan manusia di tanah Jawa.

Dalam catatan sejarah, kerja rodi yang dilancarkan Daendels memang bau anyir darah di sepanjang tahun 1808, hanya perlu waktu setahun saja bagaimana Jalan Raya Pos dibangun dan menundukkan para bupati dan raja; baik di utara dan selatan Jawa.

1809, setelah Jalan Anyer-Panarukan selesai. Daendels mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan pengaturan dan pengelolaan jalan raya. Tentang industri dari penjajahan yang dilakukan pemerintah Hindia-Belanda akan penggunaan kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan barang milik pemerintah maupun swasta dari Jakarta, Priangan, Cirebon, sampai Surabaya.[2]

Jika kita melihat tahun-tahun aktif Daendels mendirikan banyak sentral pendidikan, militer dan rumah sakit selama 1808 hingga 1811; maka kelahiran Sekolah Ronggeng sendiri bak permainan politik ketika Daendels hilir-mudik mendekat dan menegosiasi strateginya; lebih tepatnya mengancam dan menundukkan kuasa para raja ketimbang memiliki visi mencerdaskan rakyat.

Sejarah pendidikan di tanah Jawa hadir di era kegelapan dan represi yang terulang-ulang. Premis pahlawan rakyat tak ayal dilekatkan pada tokoh-tokoh yang pernah memiliki rekam-jejak membangun ruang pendidikan dan akan gegabah jika menyanjung mereka sebagai mesiah bagi rakyat; apalagi mengenyampingkan ambisi personal dan agenda politis di dalamnya. Lobi-lobi Daendels hanyalah salah satu contoh bagaimana politik bekerja dan jika melihat hanya dari satu sisi sudut pandang saja; dapat mengarahkannya menjadi mesiah pendidikan kerakyatan.

Begitu juga jika kita perlu sekali membawa tokoh yang satu lagi. Ia memakai pendidikan sebagai tool perlawanan terhadap kolonialisme, tapi alat perlawanan yang menjadi rujukan adalah fasisme. Kebencian pada satu kelompok dan pengetahuan tanpa melihatnya secara komprehensif, telah menjadi ciri fasisme sebagai alat politik yang senantiasa berbisik keras-keras di telinga. Fasisme lahir dari keinginan mendominasi atau pula menyingkirkan yang-liyan menjadi berada lebih rendah, apapun alasannya. Dalam persoalan ini, nampaknya Daendels dan Ki Hadjar memiliki kemiripan.

Ki Hadjar Dewantara memercayai mendidik anak dengan cara otoriter dan posisi guru adalah diktator.[3] Kita masih bisa mencarinya dengan cara bertanya pada lulusan-lulusannya dan sebagian mempercayai bahwa cara otoriter dan kediktatoran tersebut ampuh membentuk karakter kebangsaan.

Kediktatoran dibahas Ki Hadjar sejak 1930 hingga 1935 di majalah Wasita, memiliki pengertian yang kontradiktif, “Segala peraturan Taman Siswa harus berdasar demokrasi. Akan tetapi jangan sampai demokrasi itu melambatkan dan merintangi ketertiban dan kedamaian umum, maka dari itu Majelis Luhur mengadakan aturan kediktatoran.”[4]

Sedang artian kediktatoran yang ia tolak adalah ala Eropa, sayap kiri. Pernyataan mengenai hal tersebut berbunyi, “Kediktatoran Taman Siswa tidak seperti kediktatoran yang sering muncul di Eropa.” Hal ini merujuk pada pengalamannya diasingkan di Belanda di 1913 hingga 1916, namun ia baru bisa pulang ke Hindia-Belanda pada tahun 1919, karena Perang Dunia I sedang berkecamuk di Eropa pada tahun 1917 dan ia melihat perkembangan komunisme besar-besaran di Rusia. Versi Eropa? Bukan seleranya.

Kediktatoran yang dapat diambil oleh Taman Siswa yang dimaksud oleh Ki Hadjar adalah: sayap kanan. Bicara soal fasisme yang dianutnya, yakni terlihat pada sikapnya yang anti-barat, ia mengecam dan menolak sistem pendidikan ala barat. Hal ini yang menjadi dasar bagaimana Ki Hadjar menjalankan pendidikan yang konservatif, masih mempraktikkan feodalisme, ke-bapak-an dan filosofi kejawaan itu masuk dalam kurikulum Taman Siswa. Meski anti-barat, ia begitu bahagia dikunjungi Maria Montessori di Taman Siswa.

Ki Hadjar tak sendirian. Karena fasisme yang pernah menjadi trend dalam situasi politik para pemuda pra-kemerdekaan, yang malahan mendirikan tembok tinggi akan pengetahuan yang berkembang, karena menutup diri dari persilangan kebudayaan dan pengetahuan dari barat. Jadi dalam soal menutup kuping dari ragam pengetahuan yang terjadi? Membuat saya tidak peduli dengan term Bapak Pendidikan. Apalagi sejarah ditulis dalam buku pelajaran sekolah dasar, masih seputar: tanggal lahir, tempat lahir, secuil sejarah dan tidak jadi apa-apa terkecuali mitos yang diagungkan atau terhina sekalian.

Manusia melihat tokoh sejarah bak pementasan drama klasik, ia hitam atau putih. Dalam perkara khusus, Ki Hadjar Dewantara adalah soal yang lain selain pribadinya yang unik dan dalam hal ini membuat dahi berkernyit: menerjemahkan kediktatoran yang demokratis.

Jika dilihat dari cara pandang saat ini, ia bisa berada di wilayah abu-abu dengan metode pendidikan otoriter versinya itu. Ia mengaktifkan pendidikan melalui pendekatan yang sekiranya dekat dengan tradisi masyarakat yang sudah ratusan tahun terbiasa dengan feodalisme, hal ini menjadi pertimbangan khusus baginya untuk menyebarkan ilmu dengan cara yang tidak asing bagi penduduk di sekitarnya (Yogyakarta). Jika dilihat pada masa itu, dilakukan sudah melalui diskusi dan menentukan cara terefektif untuk disampaikan, namun bukan yang ideal. Yang jelas kediktatoran bukan cara yang baik dalam mendidik, ia tetap menjajah pemikiran dan kebebasan anak.

Bagaimana dengan Daendels? Bagi saya, tidak ada wilayah abu-abu terhadap kolonialisme dan perbudakan. Daendels jelas bukan tokoh pendidikan ia tokoh politik yang menjadikan pendidikan tunggangan, sebagai alat penjajahan. Ketika masyarakat sudah bisa baca-tulis, maka rakyat dianggap telah mampu membaca kesepakatan antara raja dan kolonial dalam perangkat hukum. Setelah semuanya berjalan sesuai prosedur, rakyat digiring menyerahkan tanah dan menyerahkan hidupnya atas nama ambisi penaklukan dan bisnis dagang Hindia-Belanda.

Cara politis tadi telah melicinkan proses pembangunan Jalan Raya Pos sepanjang 1.000 km sepanjang Pulau Jawa yang diselesaikan kurang dari 1 tahun. Melihat keterbatasan teknologi di abad ke-19, kecepatan pembangunan seperti itu tidak ada kata lain, terkecuali: genosida.

Di Era Orde Baru

Korupsi dan birokrasi berlapis ada di semua sektor dan perekonomian dikuasai kroni-kroni Orde Baru. Tanpa terkecuali, pendidikan nasional yang ada di dalamnya termasuk korupsi sejarah yang menghasilkan sejarah korupsi. Salah satu bentuk penjajahan yang nyata dan membekas, perlahan menjadi kepercayaan yang diyakini sebagai kebenaran.

Penimpaan dan penghapusan sejarah oleh Orde Baru membutuhkan modal yang sangat besar dan masif yang disampaikan dalam buku-buku yang dikonsumsi anak sekolah dasar hingga mahasiswa. Pengetahuan rekayasa yang salin-rupa sebagai dongeng-dongeng di ruangan kelas secara terulang-ulang selama puluhan tahun lamanya.

Mereka pun melakukan desukarnoisasi di segala tempat untuk melupakan sosok Sukarno sebagai kunci sejarah pergerakan yang menghubungkan dengan berbagai peristiwa politik, ia dilemahkan. Mengubah Gelora Bung Karno menjadi Gelanggang Senayan, melekatkan nama Sukarno-Hatta pada nama jalan agar Sukarno dan Hatta tidak berdiri sendiri dan tertuju sebagai tokoh proklamator; sedikit demi sedikit menghapus peran kedua tokoh tersebut dari segala yang mereka lakukan dalam sejarah.

Mengubah salah satu organisasi terbesar dan satu pemahaman politik menjadi terlarang tak ketinggalan masuk dalam agenda, melarang Partai Komunis Indonesia dengan komunismenya. Komunisme yang pada akhirnya memiliki arti bias tak sesuai dengan gerakan kerakyatan yang gencar PKI lakukan.

Membungkam organisasi independen yang memiliki konsentrasi menjunjung kesetaraan seperti Gerwani yang diidentikkan sebagai underbow PKI. Propaganda seperti ini, menjadikan era Orde Baru kembali masuk menjadi era fasisme dan konservatifisme sebagaimana pemikiran Ki Hadjar Dewantara sebelum kemerdekaan, di mana wacana kesetaraan menjadi kerdil dan kebebasan perbendapat dan berekspresi, dapat dikatakan tidak sesuai dengan nilai kebangsaan.

Jika pada era Orde Lama fasisme anti-barat dilakukan melalui kesenian, terutama musik, dengan program kerja sama dengan RRI dan Lokananta dalam memilih musikus-musikus yang membawakan lagu bernapaskan kebudayaan dan kebangsaan yang dilaksanakan sejak tahun 1951. Lalu melarang, membatasi dan memenjarakan musikus dengan musik “kebarat-baratan” (salah satunya Koes Bersaudara, yang terpaksa mendekam di penjara pada 25 Juni 1965). Pemuda saat itu mendengarkan rilisan-rilisan musik terbaru dari luar negeri dilakukan dengan menggunakan radio berfrekuensi internasional atau radio-radio komunitas. Bagaimanapun juga di dalam musik terdapat lirik yang memuat literasi dan isu sosial yang dibawa dan diperlakukan sebagai informasi dan pengetahuan; di dalamnya manusia dapat mempelajari gejala sosial hingga peristiwa politik yang terjadi di berbagai belahan dunia dan dapat menjadikannya wacana keilmuan.

Orde Baru mengambil cara yang serupa dan terkesan tidak anti-barat: ia membuka musik-musik barat, diadakannya lomba penciptaan lagu namun dengan syarat, “Kesenian dan kebudayaan harus dipisahkan dari politik.” Orde Baru tidak mempermasalahkan kebudayaan barat yang masuk, asal seniman tidak mengkritik. Hal yang terjadi begitu khas di era tersebut, banyak musisi dengan pemikiran kritis mengkritik Orde Baru dengan bahasa-bahasa semiotik dan tak lugas pada akhirnya. Banyak pula yang diperkarakan hingga masuk bui karena mengkritik pemerintah, seperti: El Pamas (dengan lagu Pak Tua yang diciptakan oleh Pitat Haeng alias Iwan Fals), Bimbo (dengan lagu Tante Sun), dan Iwan Fals (dengan lagu Bongkar, Demokrasi Nasi dan Mbak Tini).

Pemerintah Orde Baru pun memberlakukan kembali Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI no. 1381/1965, tentang pelarangan buku-buku pelajaran, perpustakaan dan kebudayaan. Peraturan tersebut terdapat 2 lampiran daftar panjang pelarangan buku:

Lampiran 1, terdapat 11 buku pelajaran yang dilarang, di antaranya karya: Soepardo SH, Pramoedya Ananta Toer, Utuy T. Sontani, Rivai Apin, Rukiyah, dan Panitia Penyusun Lagu Sekolah Jawatan Kebudayaan.

Lampiran 2, terdapat 52 buah pelarangan buku karya penulis Lekra, seperti: Sobron Aidit, Jubar Ayub, Klara Akustian/A.S Dharta, Hr. Bandaharo, Hadi, Hadi Sumodanukusumo, Riyono Pratikto, F.L Risakota, S. Rukiah, Rumambi, Bakri Siregar, Sugiarti Siswadi, SOBSI, Utuy Tatang. S, Pramoedya Ananta Toer, Agam Wispi, dan Zubir A.A.[5] Terjadi kurang-lebih pelarangan dan pembakaran 500 buku pelajaran dan kebudayaan yang telah dilakukan di sepanjang pemerintahan Orde Baru.

Dengan keterbatasan informasi dan sejarah dari buku-buku yang dikonsumsi para pelajar dan mahasiswa. Pemerintah melakukan propaganda dan rekonstruksi sejarah versi Orde Baru, yang diwajibkan untuk dipelajari tanpa mempedulikan kekerasan yang dihadirkan dalam visual film propaganda Pengkhianatan G/30S PKI, pun dalam foto-foto yang memuat kekerasan pada buku pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) yang dikonsumsi siswa Sekolah Dasar.

Penjajahan intelektualitas dan kenyataan sejarah telah menjadi program menyeluruh yang telah dilakukan Orde Baru sampai ke tingkat pendidikan dasar yang dikenalkan pada anak usia dini, bahkan sebelum anak-anak ini memahami situasi dan sejarah politik.

Yang Tersisa dari Orde Baru hingga Paska Reformasi

Penguasaan buku pelajaran bagi sekolah yang memiliki afiliasi dengan Ujian Nasional, wajib dimiliki para murid dengan biaya cukup besar dalam 2 semester dalam 1 tahun ajaran. Beban tersebut memberatkan sekolah swasta dan alternatif yang memiliki ratusan murid. Sekolah swasta mesti rela mengeluarkan ratusan juta rupiah pertahun, untuk mengedarkan buku pelajaran tematik kurikulum 2013; demi standar pendidikan yang disarankan pemerintah. Hal ini cukup membuat sekolah swasta dan alternatif melakukan berbagai macam cara untuk bertahan hidup dan membuat sebagian sekolah swasta melepas idealismenya.

Sayangnya isi dari buku-buku sekolah dasar itu masih membebankan pada pemahaman dalam bentuk teks dan jauh dari praktik yang bersentuhan pada masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan pembelajaran siswa diakhiri dengan Ujian Nasional, yang memaksa anak terbiasa menghapal dan pendidikan semakin menjauhi kepekaan secara praktikal dan kepekaan yang selayaknya ditawarkan instansi pendidikan. Jika pendidik, orang tua dan siswa mulai bertanya-tanya mengenai pembaharuan sistem hingga fasilitas pendidikan saat ini, Apakah dirancang dengan baik dan sesuai dengan fungsi setiap tempat di mana pendidikan dilangsungkan? Sebagaimana jargon kurikulum 2013: membentuk karakter dan kepekaan anak pada lingkungannya.

Jika perlu sekali mengutip pernyataan Ki Hadjar Dewantara yang tak lekang dimakan waktu, “Pendidikan semestinya tidak terpisah dari masyarakat.” maka menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah hingga saat ini hanyalah omong kosong belaka tentang pendidikan berkarakter dan kepekaan pada lingkungan selama Ujian Nasional sebagai standarisasi pendidikan tetap diberlakukan.

Pendidikan menjadi bisnis buku yang memuat 8 hingga 9 tema dalam 1 tahun ajaran, belum lagi buku sains, agama, muatan lokal, SBdP (Seni, Budaya dan Prakarya) dan matematika yang dipisahkan.

Sekolah masih saja mengejar gengsi demi nilai akhir dan pada saatnya akan bekerja sama dengan bimbingan belajar untuk mendukung goal yang dituju, hal ini menambah beban pembiayaan di luar biaya bulanan sekolah. Anak-anak pun mau tak mau mengikuti kursus-kursus, yang pada intinya: menghapalkan soal dan jawabannya. Karena memahami pembelajaran menjadi tidaklah penting, jika berhadapan dengan ratusan soal yang kelak mereka hadapi. Anak menjadi komoditas nama sekolah dengan adanya lomba: sekolah mana sih yang mampu meluluskan anak dengan nilai yang tinggi yang kelak akan menjadi prestige sekolah yang memenangkan perlombaan absurd yang dilangsungkan. Sekolah bukan lagi tertuju pada pendidikan karakter, namun eksploitasi anak yang telah dilakukan pemerintah dan instansi pendidikan. Tentu ini bentuk penjajahan memanfaatkan anak-anak sebagai mesin bisnis, disadari atau tidak. Apalagi jika harus sekali membahas 3 hak anak: hak mendapat pendidikan, kasih sayang dan perhatian. Maka yang terlibat dalam bisnis ini, menjadi: negara, instansi pendidikan dan orang tua anak itu sendiri yang tanpa sadar menjerumuskan anak pada lubang kapitalisme pendidikan.

Bicara tentang kapitalisme, kini manusia sedang berhadap-hadapan dengan tantangan yang berbeda dengan era Daendels dan Ki Hadjar Dewantara. Manusia dari semua usia bisa menjadi pekerja tanpa ia sadari, selain menjadi tool bisnis pendidikan seperti di atas. Ketika manusia itu menekan tombol likes dan loves; ia sudah menjadi pekerja tanpa upah yang mendukung industri lain dalam hal periklanan, jual-beli dan pembentukan image seseorang maupun sebuah perusahaan yang dihadirkan di dunia maya. Apakah pendidikan hari ini berupaya sejajar dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang tidak melulu di hadirkan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat? Karena pendidikan lain bisa hadir, ketika anak itu sendiri memegang gawai.

Industri 4.0 yang sedang digadang-gadang perlu ditanggapi oleh masyarakat Indonesia dari pemerintah, mungkin hanya citra saja melalui percepatan pembangunan, perlombaan teknologi dan persaingan teknologi; sebagaimana yang dilakukan “Bapak Pembangunan” melibas pangan pokok lokal di Indonesia menjadi beras dan membuka jalur perekonomian yang dikuasai keluarga dan kroni. Kini terjadi kembali, manusia Indonesia kembali kehilangan ruang hidup dan anak menjadi korban telah kehilangan tempat bermain dan bereksplorasi. Sebuah resiko yang terpaksa diterima dari penggusuran demi pembangunan dan persaingan pasar global. Kehilangan tersebut mengakibatkan anak menyewa lapangan futsal, voli, basket dan batminton; yang 10 tahun lalu berada di lingkungan desa dan rumahnya.

10 tahun terakhir pula fenomena ini terjadi selama saya menjadi guru di sekolah: meningkatnya anak dengan kemampuan motoris dan kemampuan verbal yang tak sempurna, bisa jadi diakibatkan ruang hidup anak yang hilang dari waktu ke waktu dan membuat anak menjadi pasif tak banyak bergerak dan berkomunikasi. Generasi baru menghadapi gagapnya peralihan era kemajuan teknologi yang terlalu pesat.

Maka, sudah seserius apa kurikulum yang ditawarkan saat ini?

***

Di masa akhir sekolah mereka. Siswa SMP dan SMA mencoret-coret seragamnya, merayakan kebebasan dari kungkungan yang berlangsung 12 tahun lamanya. Remaja-remaja itu tertawa lepas, membopong kawan mereka bersama-sama dalam pesta kemerdekaan.

Merusak seragam menjadi perlawanan dan simbol tanpa bahasa verbal yang hadir ketika pelajar terbebas dari penjara yang memberikan ragam teman dan ilmu kehidupan yang kompleks: sekolah!

 

[1] Raharjo, Toto. Sekolah Biasa Saja, Yogyakarta: INSISTPress, 2018, hlm. 39.

[2] Majalah Historia. Daendels Napoleon Kecil di Tanah Jawa no. 23/2015, Hlm. 54-58.

[3] Joss Wibisono, Saling Silang Indonesia-Eropa dari Diktator, Musik, hingga Bahasa, Tangerang: Marjin Kiri, 2012, hlm. 126

[4] Sendi atau Statuut Taman-Siswa” hasil “Peratoeran Taman-Siswa Poetoesan Konggeres Persatoean Taman-Siswa di Mataram pada h.b. 6-13 Agoestoes 1930.” Butir 7. Majalah Wasita, Jilid II, No. 3-6, Agustus 1931, hlm. 88-89.

[5] Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI no. 1381/1965: Larangan Mempergunakan Buku-buku Pelajaran, Perpustakaan dan Kebudayaan yang Dikarang oleh Oknum-oknum dan Anggota-anggota Ormas/Orpol yang Dibekukan Sementara Waktu Kegiatannya, disertai dengan dua buah lampiran. [Iwan Awaludin Yusuf dkk. Sejarah Pelarangan Buku di Indonesia, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) 2010, hlm. 50-51.]



1 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: