Information
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Tentang Politik Jatah Preman

Oleh: A. Harimurti         Diposkan: 01 Mar 2019 Dibaca: 1049 kali


Sumbangan utama Ian Wilson adalah kekayaan gambaran kehidupan preman atau gangster di Jakarta pasca-1998. Pasca-1998 dimaksudkan sebagai sebuah waktu yang ditandai dengan adanya perubahan pola kekuasaan setelah Soeharto lengser. Kelengseran ini membawa pengaruh terhadap pecahnya kekuasaan tunggal negara terhadap preman menjadi kekuasaan-kekuasaan antarpreman yang amat menyebar. Bertolak dari temuan Taylor (1982) dan Tilly (1975), Wilson menyatakan bahwa lemahnya peran aparat menunjukkan pelemahan sarana koersi yang bisa dikontrol secara efektif oleh negara, yakni tentara dan polisi.

Penyebutan atau penyematan nama bahwa suatu kelompok atau perseorangan disebut sebagai preman (atau gali, gentho, jawara, jago, dedengkot) tergantung siapa yang elihat dan dalam konteks yang seperti apa. Karena adanya cara mendefinisikan yang lebih dominan dibanding yang lain, maka kondisi “ada kekerasan yang absah” dan ada yang “tidak absah” mungkin terbentuk. Kekerasan absah ini bisa ditunjukkan lewat koersi resmi bikinan negara, yakni tentara atau polisi; yang pada masa Orde Baru menjadi pengontrol keamanan dan ketertiban. Sementara itu, kekerasan tidak absah bisa diwakili gangster (yang digambarkan sebagai sekumpulan preman). Sekalipun demikian, tak jarang bahwa para gangster ini juga merupakan proxy dari aparat negara.

baca juga: Marx: Makam dan Esai

Pasca-1998, kekerasan terorganisir yang terpusat negara mulai runtuh dan melahirkan aktor-aktor baru yang memiliki ragam kepentingan sosial, ekonomi, dan politik (hal. 34). Kelahiran aktor-aktor baru ini membutuhkan negosiasi antara penguasa, pengusaha, maupun organisasi preman. Justru, tidak jarang organisasi preman ini memiliki posisi tawar yang tinggi di depan penguasa dan pengusaha.

Kelahiran aktor baru dan ekses dari bertambahnya kaum miskin kota membuat premanisme di Jakarta menjadi sebuah ruang untuk menyambung hidup para anggotanya. Kaum miskin ini mengalami ancaman yang dirasa menghambat pemenuhan kebutuhan dasarnya (hal. 50). Kebutuhan dasar sendiri dapat berupa tanah dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam konteks spasial dan materi yang demikian, gangster dilihat para pemuda sebagai sebuah sarana untuk bersama-sama meratapi kondisi sehingga membangun identitas kolektif. Selain itu, gangster juga menjawab kebutuhan para pemuda dalam partisipasi politik dan strategi bertahan hidup.

Dalam kasus Jakarta, organisasi seperti Forum Betawi Rempug (FBR), menggunakan siasat berbasis etnis untuk menggalang keikutsertaan. Sementara itu, Front Pembela Islam (FPI) lebih memanfaatkan identitas keagamaan. Meskipun demikian, FBR yang berdiri dari area pesantren ini juga menjadikan identitas keagamaan sebagai daya tarik kelompoknya. Setidaknya, keduanya menganut logika populis yang sama: kondisi dan keberadaan mereka saat ini hanya mungkin ada karena ketersingkiran mereka dalam “kemajuan” di Jakarta. Kemajuan ini dianggap sebagai sesuatu yang lebih banyak mudarat dibanding manfaatnya bagi kehidupan warga.

baca juga: Membaca Foucault dari Ke(sangat)jauhan

Sebuah cerita menarik dari Wilson terkait dengan kelompok Rajawali Hitam Pasar Minggu. Rajawali Hitam menunjukkan bahwa dalam sebuah area, terjadi konsolidasi dalam pembagian jatah preman. Satu blok dengan blok lain punya kelompok yang berbeda, ada kelompok tertentu yang mendapat jatah dari transportasi. Dengan kosolidasi dan pembagian jatah ini, mereka menjanjikan keamanan dan ketertiban area yang ditempati para pedagang. Sekalipun demikian, dari kisah seorang pememimpin FBR, kita dapat menemukan bahwa apa yang ditawaran berubah menjadi sebuah kepahitan: “Yang saya melihat di FBR adalah sebuah kesempatan untuk keluar dari kehidupan kasar kami sebagai preman….Tetapi lamanya, saya mulai sadar bahwa kami hanya digunakan. Para pemimpin diuntungkan secara keuangan dan politik hasil kerja keras kami dengan segala risikonya, tetapi siap korbankan kami demi hal kecil. (hal. 241-242).

Dengan demikian, isu mengenai identitas etnis maupun keagamaan yang diangkat oleh kelompok-kelompok tersebut tidak sepenuhnya jawaban atas persoalan ketidakadilan. Sebaliknya, yang terjadi di dalamnya adalah eksploitasi baru dengan janji manis lepas dari ketertindasan dan ketersisihan. Berbeda dengan para petingginya, status para anggota sama sekali tidak berubah. Bahkan dalam kasus ini, eksploitasi dianggap menjadi sesuatu yang natural dan netral dengan balutan etnis atau agama. Para anggota disingkirkan dua kali. Pertama adalah dari kemajuan Jakarta dan kedua adalah dari pikiran para penguasa-penguasa kelompoknya yang punya “nasib lebih baik”.

 



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: