Produk Sudah Dimasukkan Trolley Belanja
Lihat Trolley dan Bayar Lanjutkan Belanja
Added to Wishlist
OK

Yang Dikeruk dan Berkobar

Oleh: Rudi Hartono         Diposkan: 16 Jul 2019 Dibaca: 1431 kali


Terawatnya hubungan antara kekuatan politik dan ekonomi pada masa kolonial, membuat bangsa Indonesia semakin terpuruk. Sumber daya alam melimpah tak lantas menghadirkan suatu tatanan kesejahteraan dan berkeadilan. Alih-alih, dominasi segelintir orang kaya yang di besarkan di bawah sistem patronase orde baru, kini menjadi satu-satunya kekuatan ekonomi dan politik tak tertandingi.

Agenda-agenda kapitalis berbasis penjarahan ruang-ruang hidup terus di jalankan. Alhasil, sumber daya negara makin terkosentrasi di tangan segelintir orang kaya atau oligarki. Papua barangkali wilayah pertama, pasca-kemerdekaan, beroperasinya kapitalisme ekstraktif. Bila kita amati perkembangan kapitalisme ekstraktif di daerah tersebut, nyaris mematahkan tiga argumen dari kelompok dominan (penguasa dan pengusaha/oligarki): pemihakan negara pada pemodal; menjamurnya kemiskinan; kerusakan lingkungan.

Sudah sepatutnya Indonesia perlu mengubah model pembangunan kapitalis yang terfokus pada angka-angka pertumbuhan semata. Betapapun model ini telah mendapat kritik, seperti yang diungkapkan Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, bahwa Problem Domestik Bruto (PDB) sebagai ukuran kesejahteraan masih cenderung mengabaikan variabel kaum miskin, lingkungan, dan perekonomian berkelanjutan. Begitu pun pendukung ekonomi konservatif seperti majalah The Economist menyimpulkan bahwa PDB adalah ukuran payah bagi standar hidup. Fioramonti (2017) secara gamblang mengatakan PDB tidak lebih sebagai alat politik dan manipulatif.

baca juga: 1001 Malam Cerita Lisan dan Nama Baru tanpa Selamatan

Benang merah dari kritik-kritik itu adalah ukuran kesejahteraan suatu negara yang bila terpaku pada angka-angka semata, sama sekali tidak mencerminkan realitas sesungguhnya. Sebab ada pelbagai variabel yang tidak masuk dalam hitungan. Akibatnya, ketika muncul resistensi gerakan civil society dengan pelbagai isu yang mereka bawa untuk menentang kebijakan kapitalistik, pemerintah malah abai akan tuntutan mereka.

Alih-alih meninjau kembali kebijakan tersebut dengan menimbang pelbagai aspek, justru dalil investasi dapat menyerap tenaga kerja dan peningkatan ekonomi rakyat jadi legitimasi untuk menggelar karpet merah bagi ekspansi korporasi. Sudah tentu ini menegaskan tesis kalau negara tidak lebih sebagai pelayan bagi pemodal, karena lebih sigap melayani kepentingan modal ketimbang rakyat. Persis di titik ini kedaulatan rakyat tidak lagi menemukan relavansi dengan implikasi logisnya adalah memasung hak-hak warga negara.

Barangkali argumentasi Naomi Klein (2014) penting sebagai bahan refleksi bahwa, selama corak produksi kapitalis masih tetap di pertahankan justru sangat potensial memperburuk masalah yang ada. Adalah fakta apabila kapitalisme paling berkontribusi atas terjadinya masalah sosial-ekonomi-lingkungan. Sejak masa orde baru hingga sekarang, moda produksi kapitalis dipertahankan dalam semangat pertumbuhan akan menghasilkan trickle down effect. Alih-alih menghasilkan kesejahteraan, justru mendorong terjadinya kosentrasi kepemilikan di tangan segelintir orang kaya.

baca juga: Aneka Eksperimen Yusi yang Bikin Nagih

Ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi bukan tanpa masalah. Dalam kapitalisme, setiap terjadi ekspansi kapital dalam waktu bersamaan akan mendorong lahirnya, meminjam konsep David Harvey (2010), akumulasi lewat penjarahan atas ruang-ruang hidup. Negara di tuntut agar menjamin kelangsungan akumulasi dengan cara mengintroduksi stabilitas keamanan, kepastian hak milik pribadi, struktur institusi hukum yang kuat, kontrak, dan sebagainya. Ini yang menjelaskan keterlibatan aparatus represif (TNI, Polri, Preman) dan kriminalisasi terhadap para aktivis.

*

Ika Ningtyas melalui buku Menambang Emas di Tanah Bencana menyuguhkan analisis kritis terhadap corak produksi kapitalis yang berkontribusi atas munculnya masalah sosial-ekologi. Buku ini merupakan antitesis dari narasi dominan pemerintah-pemodal tentang keadilan, kesejahteraan, lapangan kerja –khususnya dalam kaitan dengan investasi––serta mempertegas tesis: akses dan kontrol jabatan publik dan otoritas negara merupakan penentu bagi sumber daya negara di akumulasi dan di distribusi. Secara umum penulis mengambil fokus pada industri ekstraktif, sektor tambang, beserta dampak di wilayah pesisir selatan Banyuwangi.

Hasil studi P. L. Hellman dan Schofield Pty Ltd menunjukkan kalau mineralisasi di Tumpang Pitu berasal dari sistem porfiri dan epitermal sulfidasi tinggi. Kandungan emas, tembaga dan perak yang ada memikat hati investor untuk berinvestasi. Kendati area ini juga dikenal rawan bencana alam seperti Gempa dan Tsunami, bukan halangan bagi ekspansi kapital. Sebab kepentingan akumulasi tidak mengenal ancaman semacam itu. Apalagi area itu sangat menjanjikan keuntungan besar. Bahkan Pemkab Banyuwangi nekat menetapkan ribuan kawasan pertambangan mineral.

baca juga: Trauma Perang, Seruan untuk Perempuan, dan Kemalasan yang Berulang

Kepentingan bisnis-politik membuat pengusaha dan penguasa tidak peduli pada kedudukan Gunung Tumpang Pitu sebagai benteng alami dalam melindungi masyarakat setempat dari ancaman bencana dan menjadi penanda bagi para nelayan saat melaut. Demi dan atas nama keadilan dan kesejahteraan, karpet merah disediakan bagi ekspansi korporasi. Meski faktanya justru warga setempat di alienasi dan janji-janji manis hanya sekadar wacana. Alih-alih, kehadiran korporasi memaksa masyarakat setempat untuk beralih pekerjaan dari petani dan nelayan menjadi penambang.

Peralihan itu tidak lepas dari terjadinya kosentrasi kepemilikan alat produksi. Menurut Ika Ningtyas, kosentrasi kepepemilikan tidak hanya di tangan swasta, tapi juga di tangan negara lewat Perum Perhutani dan PTPN XII sehingga melahirkan kemiskinan struktural yang mengakibatkan tingginya jumlah TKI, khususnya di Pasanggaran. Ini merupakan suatu proses natural dalam corak produksi kapitalis. Di mana kapital akan semakin terkosentrasi di tangan segelintir orang. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan apa yang di gaungkan pemerintah terkait keadilan dan kesejahteraan melalui kebijakan ramah investasi.

Betapapun Gunung Tumpang Pitu bukan tanpa makna. Ada nilai yang diyakini masyarakat setempat. Secara historis gunung tersebut merupakan tempat bertapa para resi (orang suci). Ia di anggap sebagai puncak dari tujuh tahapan manusia menuju keabadian. Seperti di jelaskan Ika Ningtyas bahwa semangat untuk menyatukan kepentingan spiritual dan alam adalah bagian dari ajaran ‘Tri Hita Karana’. Ajaran tersebut mempunyai makna relasional-spirtual. Dalam agama Islam dikenal: ‘hablum minallah’‘hablum minannas’‘hablum minal alam’.

baca juga: Memahami Freud ala Pemula

Nilai-nilai itu rupanya tak menjadi pertimbangan serius pemerintah, baik di era Ratna Ani Lestar-Yusuf Nuris (2005-2010) maupun di era Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko (2015-2020), sebelum memberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi korporasi – mengikuti UU No. 2/2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Sikap ini seakan mempertegas kalau tak ada agama yang lebih besar dari pada bisnis. Kepentingan bisnis diletakkan di atas segalanya. Apalagi pemberian IUP kerap kali dilakukan dengan cara-cara mencundangi rakyat. Seperti menerbitkan IUP tanpa sepengatahuan publik dan media, meski aspek AMDAL bermasalah. Inilah potret nyata dari perselingkuhan bisnis-politik.

Dalam rangka mempermulus proses akumulasi dan eksploitasi. Lobi-lobi politik di lakukan Pemkab ke pemerintah pusat agar status hutan lindung diubah jadi hutan produksi. Mengetahui masalah itu, muncul perlawanan dari kelompok civil society. Perlawanan itu tak lepas dari fakta bahwa, mengutip pendapat Siti Maimunah selaku koordinator JATAM, bahwa proyek tambang tidak ramah lingkungan dan sangat mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Solidaritas warga dan mahasiswa serta beberapa elemen civil society bukan tanpa konsekuensi. Mereka berhadap-hadapan dengan moncong senjata aparatus represif serta teror dari preman, sebagai cara melemahkan perlawanan. Tuduhan komunis terhadap aktivis lingkungan, Budi Pego, digunakan untuk menyeretnya ke dalam jeriju besi. Tidak sekadar itu, bantuan sosial atau zakat serta politik belah bambu dilakukan. Ini strategi dominan yang kerap dilakukan korporasi untuk meredam amarah dan menjinakkan warga.

 

  •  

Judul : Menambang Emas di Tanah Bencana

Penulis : Ika Ningtyas

Penerbit : Resist Book

Tebal : xii+210 hlm

  •  

Apabila Anda berminat untuk mengirim tulisan, sila baca syarat dan ketentuan mengirim tulisan



0 Komentar

Tinggalkan Komentar

* Nama
* Email
  Website
* Komentar Note: HTML tidak diterjemahkan!
Masukkan kata ke dalam box: